SULUHRIAU– Dalam waktu enam bulan terakhir, lebih dari 1.000 istri di Kabupaten Bojonegoro mengajukan gugatan cerai terhadap suami mereka.

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab adalah masalah ekonomi, di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena kurangnya pekerjaan yang stabil.

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1.500 perkara gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Mayoritas dari perkara tersebut merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dengan jumlah mencapai 1.063 perkara, sementara sisanya adalah cerai talak yang diajukan oleh suami.

"Dilihat dari jumlah penduduk Bojonegoro, angka kasus perceraian ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena ini baru dalam enam bulan, belum lagi jumlahnya hingga akhir tahun," ujar Solikin Jamik pada Selasa (11/7/2023).

Solikin Jamik menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor utama yang menyebabkan angka perceraian yang tinggi di Bojonegoro adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Ia menekankan pentingnya perhatian dari semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait masalah kemiskinan dan kurangnya pendidikan.

"Mengapa? Karena rata-rata yang mengajukan perceraian adalah mereka yang berpendidikan lulusan SMP dan SD, sedangkan jumlah lulusan SMA dan sarjana cukup sedikit. Mereka juga tidak memiliki pekerjaan yang stabil, sehingga rentan terjadi konflik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga," jelas Solikin.

Diharapkan dengan tingginya angka perceraian ini, pemerintah dapat memberikan solusi, seperti melalui peningkatan pendidikan.

"Ketika angka perceraian yang tinggi didominasi oleh lulusan SMP, Pemerintah Kabupaten dengan anggaran APBD sebesar Rp7 triliun seharusnya memprioritaskan pendidikan agar masyarakat dapat lulus SMA. Sedangkan untuk lulusan SMA, mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi," tambahnya. (beritasatu)