Jumat, 20 November 2026 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS | Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja | Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai | Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab | Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta | Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
 
 
☰ Nusantara
Buntut Temuan Fasilitas Mewah, Kalapas Cibinong Wisnu Putranto Dipecat dari ASN
Senin, 05 Oktober 2026 - 15:23:10 WIB

SULUHRIAU- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Bogor Jawa Barat Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara imbas temuan fasilitas mewah di lingkungan penjara.


Iya diberhentikan jadi ASN, ujar Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Komisaris Jenderal Pol Rudi Setiawan di kantornya Jakarta, Senin (5/10/2026).


Total sebanyak 17 orang pegawai dijatuhi sanksi. Rinciannya, satu orang diberhentikan, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat dan 11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang.


"Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman, "ucap Rudi.


Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Pasal 5 mengatur larangan bagi PNS. Setidaknya ada 14 poin larangan, di antaranya perihal penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan, hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan.


Jenis hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.


Sementara jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.


Sedangkan jenis hukuman berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.


Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor pada Rabu 30 September. Pembongkaran dilakukan setelah didesak oleh Komisi XIII DPR RI saat mendatangi Lapas.


Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan pembongkaran terhadap fasilitas mewah tak berizin ini guna mencegah penyalahgunaan.


Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu, kata Sugiat.


Sebelum dibongkar, Komisi XIII DPR meminta isi properti dalam hunian mewah Lapas dicatat untuk proses penyidikan selanjutnya.


Hal ini disampaikan anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka saat kunjungan kerja DPR ke Lapas Cibinong.


"Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisasi dengan baik karena ini sedang dalam proses penyidikan, "kata Rieke pada Rabu (30/9/2026). 


Atas polemik fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyatakan mengundurkan diri. (***)


Editor: Khairul


 




 
Berita Lainnya :
  • Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
  • Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
  • Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
  • Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
  • Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    02 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    03 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    04 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    05 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    06 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    07 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    08 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    09 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    10 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    11 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    12 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    13 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    14 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    15 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    16 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    17 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    18 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    19 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    20 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    21 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    22 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat