SULUHRIAU– Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan kronologi awal peristiwa dilarangnya wartawan yang ingin melakukan wawancara kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Menurut Agus, pencegahan itu bukan bermaksud membatasi kinerja awak media.

Kejadian diawali saat dua orang peliput yang hendak mewancarai Bobby, menantu Presiden Jokowi, di Balai Kota Medan.

Kedua peliput itu diketahui tidak membawa identitas laiknya seorang wartawan ketika bertugas.

"Diawali dengan datang 2 orang tanpa identitas masuk ke Pemkot tidak melalui prosedural pintu masuk yang disediakan dan langsung ingin bertemu Walikota. (Kemudian) dicegah oleh polisi dan satpol PP," kata Agus saat Jumat (16/4/2021).

Selaiknya prosedur pengamanan di setiap instansi pemerintahan dan lembaga negara lainnya, bagi perwira tinggi asal satuan Kopassus ini, pencegahan itu hal wajar.

Kedua wartawan itu juga sempat tidak terima karena dilarang masuk ketika dimintai identitasnya oleh petugas.

"Di semua instansi manapun apabila akan masuk apalagi mau ketemu pimpinannya pasti sudah menggunakan sistem pengamanan yang bagus. Tidak bisa sembarangan masuk karena faktor keamanan," sambung mantan Komandan Korem (Danrem) 061/Surya Kencana Kodam III Siliwangi itu menambahkan.

Sebelummya diberitakan, puluhan jurnalis di Kota Medan, Sumatera Utara, memprotes pengamanan di Balai Kota, yang mengakibatkan dua jurnalis diusir saat hendak meliput.

Jurnalis diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi hingga Pasukan Pengaman Presiden (Paspampers), yang hendak ingin mewawancari atau doorstop Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Para pencari berita ini, menggelar unjuk rasa damai di depan kantor tempat menantu Presiden Joko Widodo bekerja, di Gedung Balai, Kota Medan, Kamis 15 April 2021.

Para jurnalis yang biasa meliput di Medan ini menilai, baru Bobby Nasution lah, Wali Kota Medan yang mempunyai pengawalan dan pengamanan super ketat. (*)

Sumber: Viva.co.id
Editor: Jandri