SULUHRIAU, Pekanbaru- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Usulan Special Border Treatment bagi masyarakat perbatasan Kabupaten Karimun dan Kepulauan Meranti.

Rapat digelar Rabu (23/9/2026) di Golden View Hotel Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan menjadi forum penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Merumuskan skema perlakuan khusus yang memberi kemudahan mobilitas sekaligus menjamin kepastian dan pelindungan hukum bagi masyarakat perbatasan.

Rapat diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas.

Ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada 8 September 2026 di Jakarta.

Hadir perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya.

Dalam forum itu, Rudy menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif terhadap fenomena pekerja passing.

Yaitu masyarakat perbatasan yang melakukan mobilitas lintas negara untuk bekerja.

Menurutnya, penyusunan skema SBT melalui Pas Lintas Batas perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini belum secara khusus mengakomodasi mobilitas untuk tujuan bekerja.

Diperlukan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan keimigrasian.

Rudy juga mendorong diplomasi khusus antara Pemerintah Indonesia dan otoritas regional Malaysia melalui kesepakatan tingkat lokal atau Local-to-Local Agreement.

Langkah tersebut diharapkan memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang bekerja di negara tetangga.

Sekaligus meminimalkan risiko tindak pidana perdagangan orang, pemerasan oleh sindikat atau agensi ilegal, serta eksploitasi pekerja.

Penyusunan kebijakan perlu didukung pendataan, verifikasi, dan pelayanan dokumen secara terpadu melalui koordinasi pemda, Kemenimipas, Kemlu, serta BP2MI.

Selain kemudahan pelayanan, aspek pengawasan dan penegakan hukum menjadi perhatian penting.

Rudy menekankan perlunya sinergi antara Imigrasi, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan KSOP dalam melakukan pengawasan pada pintu pelintasan resmi maupun pelabuhan informal.

Penguatan pengawasan diperlukan agar fasilitas khusus benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan mekanisme lintas batas.

Dari sisi penguatan regulasi daerah, Rudy mengusulkan agar Pemkab Kepulauan Meranti menyusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Regulasi itu diharapkan mengatur pembagian tanggung jawab pemda dan pemerintah desa atau kelurahan.

Mulai dari pendataan, pemberian informasi, pelatihan, pelindungan selama bekerja, fasilitasi kepulangan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi pekerja migran beserta keluarganya.

Penguatan Layanan Terpadu Satu Atap juga diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan koordinasi pelayanan.

Melalui rakor ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemudahan mobilitas, pelindungan pekerja, dan penguatan pengawasan keimigrasian.

Masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan skema SBT yang komprehensif, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karimun dan Kepulauan Meranti.

Sekaligus mendukung terwujudnya kebijakan lintas batas yang berkepastian hukum. (src)