SULUHRIAU, Pekanbaru- Presiden Prabowo Subianto tak mau penanganan karhutla di Riau berhenti di level lapangan. 

Senin (24/8/2026), ia memerintahkan tiga orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dibawa ke Jakarta. 

Permintaan itu keluar saat Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru. Ia juga meminta Badan Intelijen Negara ikut mendalami kasus tersebut.

Perintah disampaikan langsung setelah mendengar pemaparan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. 

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Polda Riau mencatat 33 laporan polisi terkait karhutla. Dari laporan itu, 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan yang terbakar mencapai 806,57 hektare.

Herry menyebut penyebab utama kebakaran adalah ulah manusia. Bisa sengaja, bisa juga karena kelalaian.

"Karhutla yang terjadi saat ini disebabkan oleh manusia, baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja," ujarnya di hadapan Presiden.

Untuk memutus rantai kebakaran, Polda Riau memasang 513 plang peringatan penegakan hukum di titik rawan. Plang itu dipasang di lokasi yang sebelumnya pernah terbakar.

Herry mencontohkan Rokan Hilir. Setelah 2025 plang dipasang, area bekas terbakar diawasi ketat agar tidak ditanami lagi.

"Jadi, bekas pembakaran tidak boleh ada lagi penanaman," katanya.

Dalam pemaparan itu, Herry juga menyinggung modus baru. Ada dugaan perusahaan besar memakai warga untuk membakar lahan.

Ia memberi contoh kasus 2025. Ada dua sampai tiga orang ditemukan di lokasi kebakaran. Mereka tidak punya kebun di sana. Alasannya memancing. Padahal di titik itu tidak ada tempat memancing.

Pernyataan itu langsung direspons Prabowo.

"Maaf, Kapolda. You ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Presiden.

Herry menjawab belum ada bukti langsung mengarah ke korporasi. Tapi kejanggalan di lapangan membuat polisi curiga.

"Ada berapa orang?" tanya Prabowo lagi.

"Tiga orang pada tahun lalu, Bapak," jawab Herry.

Tanpa menunggu lama, Prabowo memberi instruksi tegas.

"Tolong dibawa ke Jakarta. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Kita dalami. Nanti pendalamannya saya minta BIN juga ikut," tegasnya.

Perintah ini menunjukkan pemerintah pusat ingin mengusut tuntas. Tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tapi juga menelusuri kemungkinan ada pihak yang memerintahkan atau diuntungkan.

Dengan melibatkan BIN, pendalaman diharapkan bisa membuka jejaring yang selama ini sulit disentuh. Apakah benar ada aktor korporasi di balik pembakaran, atau murni ulah perorangan.

Pemerintah menargetkan tahun ini penanganan karhutla tidak lagi reaktif. Harus sampai ke akar masalahnya. (src)