Sabtu, 27 Juli 2024
Pasutri Diduga Pengedar Narkoba Dicokok Polsek Tapung Hulu | Tindaklanjuti Informasi, Saat Cek ke Lapangan Polsek Kampar tidak Temukan Aktivitas Galian C | Touring dan Bagi Bansos ke Panti Asuhan, Kasat Lantas Ajak Tertib Berlalu Lintas | 1.297 Mahasiswa UMRI KKN 2024, Rektor: Mahasiswa Harus Mampu Jadi Duta Persyarikatan di Alam Nyata | Setahun Kasus Bergulir, Akhirnya Tersangka Seorang IRT Divonis Bebas Mejalis Hakim PN Pekanbaru | Coklit Pilkada Serentak Riau 2024 Tuntas 100%
 
Nasional
Sidang MK: Bawaslu Kampar Sampaikan Keterangan Dihadapan Majelis Hakim

Nasional - - Rabu, 29/05/2024 - 13:44:17 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Bawaslu Kampar-Mustaqim Akbar, Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan keterangan pada Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil Riau II Tahun 2024, Selasa (28/5/2024).

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil Riau II Tahun 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (28/5/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini dengan agenda mendengarkan  keterangan saksi/ahli. memeriksa serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Pada kesempatan tersebut Mustaqim menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Kampar tidak ditemukan adanya kesepakatan antara saksi Partai Politik dengan KPPS tentang surat suara tercoblos pada kolom logo atau lambang partai politik dan pada nama atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara Partai Politik.

“Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan di panwaslu sek kabupaten kampar juga tidak ada ditemukan kesepakatan KPPS dengan saksi Partai Politik tentang surat suara yang dicoblos kolom logo atau lambang partai politik dan pada nama atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara Partai Politik” kata Mustaqim pada Persidangan tersebut.

Selanjutnya di tingkat Kabupaten memang ada keberatan yang disampaikan dari saksi Partai Nasdem, keberatan tersebut adanya saksi Partai Politik tentang adanya surat suara tercoblos pada kolom logo atau lambang partai politik dan pada nama atau nomor urut calon, maka dihitung sebagai suara Partai Politik.

“Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar meminta laporan serta bukti tersebut dan tidak diberikan yang bersangkutan, maka Bawaslu Kabupaten Kampar tidak melakukan proses dugaan Pelanggaran,” ucap Mustaqim.

Sidang yang dipimpin oleh 3 orang Majelis Hakim yaitu Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh dan M. Guntur Hamzah ditutup sekitar pukul 17.30 WIB serta berjalan lancar, aman dan tertib. (kim)





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Disclaimer |Redaksi
Copyright 2012-2024 SULUH RIAU , All Rights Reserved