Sabtu, 18 Mei 2024
Kasubbag TU Kemenag Pekanbaru Jenguk Jamaah Haji Kloter BTH 03 yang Tertunda Berangkar | Pj Wako Muflihun Buka Taekwondo Cup VII, Diharapkan Muncul Bibit Atlet Unggul | Beredar Video Seekor Harimau Mati Tertabrak di Tol Permai, HK Pastikan Hoax | Ribuan Warga Ikuti Gotong Royong "Gerakan Cinta Pekanbaru", Pj Wako: Ini Perlu Rutin Dilakukan | Tim Yustisi Kampar Hentikan Pembangunan PKS di Desa Kuapan-Tambang | Obok-obok Rumah Pengedar Narkoba di Kampung Pinang, Polisi Amankan Pelaku Bersama Barang Bukti Sabu
 
Ekbis
APBD-P 2023 tak Diteken Gubri, Guru PPPK di Bengkalis Panik dan Ngadu ke DPRD

Ekbis - - Kamis, 26/10/2023 - 16:04:52 WIB

SULUHRIAU, Bengkalis- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 Kabupaten Bengkalis yang tidak diteken Gubernur Riau (Gubri) membuat kepanikan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer.

Tenaga pengajar ini khawatir akan berdampak pada kegiatan wajib seperti pembayaran gaji guru PPPK di Kabupaten Bengkalis. Belasan guru PPPK ini langsung mendatangi Gedung DPRD kabupaten Bengkalis, Kamis (26/10/2023).

"Kita datang hari ini meminta agar perubahan APBD segera dituntaskan oleh Gubri. Karena ini sangat meresahkan kami selaku guru PPPK SD sampai SMP maupun tenaga lainnya. Kami mendesak agar segera diselesaikanlah oleh Gubri," ungkap Riki Aftariandi, Guru PPPK SDN 14 Bantan usai pertemuan dengan Anggota DPRD Bengkalis.

Dikatakannya, ditolaknya APBD-P Kabupaten Bengkalis oleh Pemprov Riau berakibat fatal kepada sumber pendapatan mereka. "Gaji kami tertunda, sementara penghasilan itu yang kami harap-harapkan," keluhnya.

Belasan guru PPPK itu diterima anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Askori. Ia mengaku prihatin atas keresahan para guru tersebut. Menurutnya, APBD-P 2023 sudah disahkan oleh DPRD Bengkalis sesuai mekanisme dan aturan yang ada, seyogyanya telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurutnya, keluhan para guru sangat beralasan. Sebab, jika APBD-P tidak segera tuntaskan oleh Gubri Syamsuar akan mempengaruhi pembayaran hak-hak mereka.

"Kita menerima aspirasi perwakilan guru PPPK. Merasa resah karena perubahan APBD 2023 tak kunjung turun dari provinsi. Seharusnya ini tidak terjadi. Saya berharap kebesaran hati pak Gubernur, jangan karena politik mengorbankan 'perut' para guru," tegasnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Bengkalis ini menambahkan, keterlambatan revisi APBD-P 2023, akan mengancam nasib enam bulan gaji ribuan PPPK di Bengkalis.

"Nasib enam bulan gaji ribuan PPPK baik guru, hingga tenaga kesehatan di Bengkalis kedepan terancam pembayarannya. Saya akan berdiri di barisan depan jika guru-guru PPPK akan melakukan aksi," pungkasnya seperti dikutip di cakaplah.com. (*)





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved