SULUHRIAU- Mantan Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II periode 1973-1978 Mochtar Kusumaatmadja meninggal dunia pada Minggu (6/6/2021) pukul 09.00 WIB di RS Siloam.
"Almarhum dinyatakan meninggal di RS Siloam setelah sebelumnya lemas saat sarapan di kediamannya," kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Dandi Supriadi melalui pesan singkat, Minggu.
Mochtar dimakamkan sore ini pada pukul 15.30 WIB di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan.
Mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988) di era Presiden Soeharto yang juga pernah jadi Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) itu, memiliki sejarah panjang terhadap perkembangan bangsa ini.
Mochtar Kusumaatmadja adalah seorang diplomat ulung. Kelihaiannya tercatat saat negosiasi batas teritorial perairan Indonesia lewat Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957.
Penggagas Wawasan Nusantara itu menentang UU buatan Belanda yang menyebut laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Sejak saat itu, Mochtar menilai Indonesia berhak atas wilayah laut menjadi 12 mil.
Saat itu, Mochtar sudah mendampingi delegasi Indonesia di konferensi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Jenewa. Itulah pertama kali Indonesia tampil di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyatakan klaim teritorial.
Kontribusi Mochtar terhadap Indonesia sudah sejak masih muda. Almarhum pernah menjadi Tentara Pelajar Batalyon 400.
Mochtar dari muda sudah ditandai sebagai orang yang pasti sukses. Dia enerjik, cerdas, anak gaul, mandiri, semua keperluan dia diongkosin sendiri sejak SMA.
Mochtar salah satu tokoh yang kerap mengkritik Manifesto Politik Soekarno. Dikutip dari Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965 karya Rosihan Anwar, pernyataan Mochtar membuat dirinya diberhentikan dari jabatan Guru Besar Universitas Padjajaran.
Ketika itu, tahun 1962, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melancarkan demonstrasi terhadap Mochtar. GMNI menuntut Mochtar karena dianggap anti-Manipol-Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin).
Mochtar pernah menyebut Jawaharlal Nehru lebih berpengalaman dari Soekarno dalam sosial politik luar negeri'. Aksi GMNI yang sampai ke telinga Soekarno di Tokyo, membuatnya mengirimkan telegram dan memberhentikan Mochtar.
Meski diberhentikan dari Unpad, studi Mochtar tidak berhenti. Ia melanjutkan studi S2 ke Universitas Yale, Amerika Serikat.
Setelah ada pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, Mochtar akhirnya pulang ke Tanah Air dan melanjutkan studi S3 di Universitas Padjajaran. Lalu, bertolak kembali ke AS untuk melanjutkan pendidikan di S3 Universitas Harvard dan Universitas Chicago, Amerika Serikat.
Setelah itu, Mochtar menjadi rektor Unpad, menjadi Menteri Kehakiman tahun 1974-1978, lalu menjadi Menteri Luar Negeri tahun 1978-1988.
Usai jabatan menteri berakhir, Mochtar menekuni bidangnya dengan menjadi konsultan hukum dan mediator. Mochtar juga tetap menjadi guru besar.
Biodata
Nama: Mochtar Kusumaatmadja
Lahir: Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, NaN undefined NaN
Pendidikan
S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat (1958-1962)
S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1962-1966)
S3 Universitas Chicago, Amerika Serikat (1966)
S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1955-1958)
Karier
Wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961)
Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York
Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung
Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II Kabinet Pembangunan II (1973-1978)
Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988). Editor : Jandri Sumber: Okezone.com
