SULUHRIAU- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja negara pada APBN 2021 diproyeksikan mencapai Rp 2.750 triliun atau 15,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU APBN 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menurut SMI panggilan Sri Mulyani, anggaran belanja negara itu diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan. "Untuk bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial," katanya.

Mantan Direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci, anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, penguatan pencegahan, deteksi dan respons terhadap penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Selanjutnya untuk anggaran pendidikan dipatok sebesar Rp 550,0 triliun atau 20 persen dari belanja negara.

Anggarannya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

"Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru," jelasnya. Anggaran lainnya ialah untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp 29,6 triliun, termasuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Secara garis besar anggaran sektor TIK akan difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital guna penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Selanjutnya ialah anggaran pembangunan infrastruktur yang dipatok  Rp 413,8 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas hingga penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

Adapun dana sektor ketahanan pangan dianggarkan sekitar Rp 104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi hingga revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan.
Berikutnya ialah anggaran perlindungan sosial yang dipatok Rp 421,7 triliun untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.  Anggaran tersebut untuk melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka akselerasi pemulihan melalui program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai selama 6 bulan, dan Kartu Prakerja.
Untuk pembangunan pariwisata tahun 2021, DPR dan pemerintah sepakat menganggarkan dana sekitar Rp 15,7 triliun. Penggunaannya akan diarahkan untuk pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan, yakkni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Anggaran sektor pariwisata juga akan digunakan untuk pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

Pemerintah juga akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Fokus PEN untuk tahun depan ialah memberikan dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

"Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa," pungkas teknokrat lulusan Universitas Indonesia itu.(jpnn,src)