SULUHRIAU, Jakarta - Aksi walkout delegasi Indonesia saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dinilai sebagai sikap yang tepat.

Penilaian itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, Jumat (25/9/2026). 

Menurut Syahrul, langkah meninggalkan ruang sidang di Markas PBB New York pada Kamis 24 September waktu setempat merupakan bagian dari diplomasi yang sejalan dengan konstitusi.

Aksi walkout delegasi Indonesia adalah sikap yang tepat. Ini bentuk diplomasi yang menjalankan amanat UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ujar Syahrul di Jakarta.

Ia menegaskan, sikap Indonesia menunjukkan konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Syahrul juga mengapresiasi delegasi Indonesia yang bergerak bersama puluhan delegasi negara lain yang kompak walkout sebagai bentuk protes atas kebijakan Israel.

Langkah delegasi Indonesia patut diapresiasi. Walkout ini mengirim pesan bahwa Indonesia tetap berdiri bersama rakyat Palestina. Solidaritas seperti ini penting dijaga dan diperluas, katanya.

Namun menurutnya, aksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol semata.

Momentum solidaritas yang muncul di sidang PBB harus diterjemahkan menjadi langkah diplomatik yang lebih konkret untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

Solidaritas politik harus bergerak menuju tindakan nyata. Tekanan diplomatik perlu dijaga, perlindungan warga sipil dipastikan, akses kemanusiaan diperluas dan Palestina yang merdeka dan berdaulat didorong, tegasnya.

Ia menilai banyaknya delegasi yang meninggalkan ruang sidang menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap situasi di Palestina.

Karena itu, forum multilateral seperti PBB harus memastikan hukum internasional dan prinsip kemanusiaan ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda.

Sebagai Ketua BKSAP, Syahrul mendorong agar solidaritas terhadap Palestina diperkuat melalui jalur diplomasi antarparlemen.

Indonesia memiliki sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap itu harus terus dijaga melalui diplomasi pemerintah maupun parlemen, ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Syahrul, adalah terpenuhinya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat. (rls)