SULUHRIAU, Pekanbaru- Provinsi Riau dinilai cukup berhasil dalam sistim perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi menjadi sasaran studi banding (stuban) ke DPRD Provinsi Riau.

Hal itu terkait denga pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya analisa dampak lingkungan (Amdal) dan yang tidak berdasarkan antara lain Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002.

Komisi III DPRD Bungo ini ingin mengatahui bagaimana metode penangangan atau pengawasan terkait Amdal yang berpengaruh besar terhadap dampak lingkungan, terutama di Riau yang banyak perusahaan perkebunan dan perusahaan lainnya.

Sebanyak delapan orang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo berkunjung Kamis, 5 Maret 2020.



Kedatangan mereka disambut Komisi IV DPRD Riau dalam sebuah pertemuan sharing. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan, SE didampingi anggota antara lain Dani Nursalam, Almainis, Tumpal Hutabarat dan Abdul Kasim.

Dari Komisi III DPRD Kabupaten Bungo Jambi dipimpin oleh Darwandi bersama 7 anggota DPRD lainnga dan 3 orang dari staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo.

Dalam pertemuan itu, pihak anggota DPRD Bungo menyampaikan, bagaimana caranya Provinsi Riau dalam mengawasi acaman lingkungan, yang tentu saja ini sangat berpengaruh untuk masa-masa datang.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan yang juga politisi Golkar itu menyampaikan, bahwa tidak mudah mengatasi masalah dampak lingkungan. Memang harus dimulai dari Amdal. 
Namun, diakuinya seperti tambang illegal, diduganya ada oknum petinggi memback up kegiatan tambang illegal yang ada di Riau ini.

Maka, pengawasan yang harus diperkuat, sebagai lembaga DPRD yang fungsinya salah satunya pengawasan, terus melakukan upaya ini.

"Ini tentu meningkatkan sinergitas dengan OPD terkait atau mitra kerja di eksekutif. "Kita sebagai fungsi pengawasan, ya kita panggil Dinas Lingkungan Hidupnya dan perusahaannya, dari situ kita bisa mengambil langkah," katanya.



Parisman menyatakan, memang harus ada dukungan juga dari sarana atau peralatan. Untuk hal ini, tentu tidak hanya cukup dari APBD Riau saja.

Ia berharap pemerintah pusat mengucurkan dana APBN guna membantu Pemprov Riau terutama dalam pengadaan perlatan uji limbah yang sangat dibutuhkan.

"Dana hibah APBN melalui Kementerian Kementerian Linkgkungan Hidup dan Kehutanan sangt ditunggu, termasuk membantu masyarakat yang terdampak limbah itu sendiri,"katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi mengatakan, kunjungan ke DPRD Riau untuk mengkaji masalah perizinan dan sistim pengawasan terhadap UPL, UKL dari dinas lingkungan hidup (DLH).

"Kita membandingkan bagaimana sistim pengawasan DPRD Riau disini untuk kemudian kita adopsi ke Kabupaten Bungo", ucap politisi Gerindra tersebut.



Darwandi menambahkan, di Bungo masalah limbah tergolong bagus. Hanya saja masih ada satu dua perusahàn yang kurang mematuhi aturan.

Maka belakangan ini ada demo ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bungo Jambi terkait pencemaran limbah PT Bungo Limbur serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan izin perusahaan.

"Ini salah satu catatan bagi kami dan bagaimana mengatasi hal ini salah satunya pengetahuannya kita dapat dari DPRD Riau," pungkasnya. [Adv DPRD Riau/SR*]