SULUHRIAU, Natuna - Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menggelar Konferensi pers hasil pertemuan dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menkes dan Komisi IX DPR, terkait dampak sosial Observasi WNI dari Wuhan di Kabupaten Natuna. Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (6/2/2020)

Bupati Natuna Hamid Rizal menyampaikan bahwa berdasarkan sebelumnya masyarakat Kabupaten Natuna meminta Bupati agar menemui Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, terkait WNI dari Wuhan di Kabupaten Natuna, namun dengan kegiatannya yang begitu padat, maka Presiden Joko Widodo mengarahkan  Menkopokhukam, Menteri luar Negri dan Menteri Kesehatan untuk menerima rombongan Bupati Natuna, untuk berdialog bertempat di Kemenkopolhukam.

Dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan permintaan masyarakat Natuna diantaranya;

Pertama, WNI Wuhan dipindahkan ke kapal KRI.

Kedua, dibangun posko kesehatan agar keluhan masyarakat terakomodir.

Ketiga, Masyarakat Natuna mendapatkan informasi yang berimbang.

Keempat, agar diperhatikan dan disediakan sarana dan prasarana  terutama di rumah sakit karena masih tipe C,

"Kita berharap bisa ditingkatkan menjadi tipe B, kalau perlu tipe A sekalian, karena Natuna pintu gerbang dari Indonesia bagian barat di utara" tegas  Hamid.



Hamid Rizal menyampaikan dan berharap kepada pemerintah pusat, seandainya terjadi hal-hal diluar perkiraan agar menteri kesehatan mempasilitasi serta dukungan untuk warga Kabupaten Natuna.

Selanjutnya Hamid Rizal menyampaikan jawaban dari pemerintah pusat yang dikatakan oleh Menkopolhukam mengenai keterlambatan menyampaikan informasi dikarenakan operasi evakuasi kemanusiaan WNI di Wuhan hanya diberikan satu kali 24 jam, harus bisa keluar dari Wuhan.

Dikatakannya bahwa WNI yang keluar dari Wuhan tersebut merupakan warga yang steril dan sehat " yang batuk dan pilek tidak boleh keluar, itu perintah dari WHO dan pemerintah Tiongkok" ucap Hamid.

Oleh sebab itulah terjadi keterlambatan menginformasikan karena juga menunggu izin dari pemerintah Tiongkok.

Terkait tempat evakuasi WNI Wuhan di Indonesia, Hamid rizal menyampaikan sudah dipilih beberapa tempat yaitu di Biak, Morotai pangkalan militer terakhir di Natuna, dan ini evakuasi harus di pangkalan militer.



Evakuasi di Natuna Hamid mengatakan, Natuna merupakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh WHO untuk Observasi selama 14 hari, dan pangkalan yang cocok adalah pangkalan militer di Kabupaten Natuna.

Hamid Rizal mengharapkan kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dan pemerintahan agar tidak usah khawatir karena semua ini sudah ditangani sesuai dengan prosedur dari WHO.

Hamid juga mengatakan pemerintah daerah, DPRD dan DPR RI komisi lX juga telah meminta kepada pemerintah pusat agar mengusahakan membangun posko dan kantor sementara di Natuna, dan menyampaikan kepada Kemenkes RI agar menambah dan melengkapi pasilitas kesehatan untuk di Natuna.



"Dalam waktu singkat ini kita telah meminta kepada Kemenkes RI untuk menambah tenaga medis, baik untuk menangani WNI Wuhan maupun untuk masyarakat termasuk pisikiater" terang Hamid.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh para pinpinan dan anggota DPRD Natuna, Sekda Natuna, FKPD, Tokoh Pemuda, Organisasi serta awak media Nasional dan lokal. (Adv,Zul/tim)