Sabtu, 04 Mei 2024
Keji, Suami Pelaku Mutilasi Istri Sempat Tawarkan Daging Korban ke Ketua RT | Hebat!, 10 ribu Penari Riau Pecahkan Rekor Muri di Gebyar BBI BBWI Provinsi Riau 2024 | Gebyar BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival Prov Riau Perhelatan Spektakuler, Pj Gubri: Ini Potensi | KPU Riau Siap Hadapi Gugatan PHPU di MK Secara Profesional dan Adil | Pj Ketua TP PKK Provinsi Riau Bersama ASPEKUR Bagikan 1.000 Paket Makanan Sehat+Susu | Pemkot Gunungsitoli Ramaikan Gebyar Gernas BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival di Pekanbaru
 
Metropolis
Ini Trik DPRD Pekanbaru Cegah 'Penupang Naik di Jalan' dalam Proses Pembahasan Anggaran

Metropolis - - Rabu, 29/01/2020 - 21:35:07 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dan berbasiskan teknologi, DPRD Pekanbaru pada tahun 2021 juga akan menerapkan aplikasi yang bernama e-Pokir (Pokok-pokok pikiran).

Dengan aplikasi tersebut diharapkan segala keluhan ataupun masukan dari masyarakat dapat terpantau melalui aplikasi tersebut. Tak hanya itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam proses penganggaran.

"Insya Allah untuk tahun 2021 DPRD Pekanbaru sudah pakai e-Pokir, tujuannya agar adanya keterbukaan publik, serta yang paling penting data-data reses, masukan masyarakat bisa tertampung dalam e-pokir yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses APBD," Cakap Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, Rabu (29/01/2020).

Lebih jauh, Politisi PKS ini mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya di DPRD Pekanbaru masih melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi beberapa staf yang ada di lingkungan DPRD Pekanbaru.

"Secara teknis kita akan melakukan pelatihan bagi staf fraksi dan staf pimpinan karena untuk data ada di mereka. Data musrembang, pokok-pokok pikiran inikan bahan baku kita untuk mencapai proses perencanaan APBD, maka dengan adanya sistem elektronik ini infornasi dan data lebih terjaga, adanya keterbukaan publik dan dengan adanya sistem elektronik ini akan meminimalisir bahkan menghilangkan penumpang gelap dalam proses penganggaran," jelas Hamdani lagi.

Meskipun aplikasi tersebut baru hanya bisa dilihat oleh internal kalangan legislatif, namun demi keterbukaan informasi Hamdani menuturkan aplikasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dilakukan penyempurnaan.

"Untuk awal e-Pokir ini memang baru bisa dilihat oleh interbal dewan, tapi saya pikir kalau sudah jadi apbd dan jadi data publik siapa saja bisa lihat," pungkasnya. [*]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved