Sabtu, 04 Mei 2024
Keji, Suami Pelaku Mutilasi Istri Sempat Tawarkan Daging Korban ke Ketua RT | Hebat!, 10 ribu Penari Riau Pecahkan Rekor Muri di Gebyar BBI BBWI Provinsi Riau 2024 | Gebyar BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival Prov Riau Perhelatan Spektakuler, Pj Gubri: Ini Potensi | KPU Riau Siap Hadapi Gugatan PHPU di MK Secara Profesional dan Adil | Pj Ketua TP PKK Provinsi Riau Bersama ASPEKUR Bagikan 1.000 Paket Makanan Sehat+Susu | Pemkot Gunungsitoli Ramaikan Gebyar Gernas BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival di Pekanbaru
 
Metropolis
Eksodus Gepeng Jelang Ramadhan, M Adil: Pemko-Pemprov Harus Koordinasi

Metropolis - - Jumat, 04/05/2018 - 14:13:25 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Sejauh ini Pemko Pekanbaru belum memiliki strategi baru mengatasi gepeng musiman, seperti yang terjadi setiap memasuki ramdahan hingga Idul Fitri.

Sehingga masalah sosial ini masih sulit dielakkan. Dari panataun di sejumlah lokasi, jumlah gepeng yang meminta-minta di persimpangan lampu merah dan beberapa tempat mulai lagi terlihat cukup banyak, lihat saja di simpang lampu merah Jalan Tambusai-Sukarno Hatta (Mal SKA), sebelumnya yang mangkal hanya satu orang, belakangan ini antara pukul 9.00 WIB  hingga 11.00 WIB di lokasi itu tidak lagi seorang, tapi empat hingga lima orang (termasuk anakl-anak) yang menadahkan tangan mereka ke setiap kendaraan berhenti di lampu merah tersebut.

Hal yang sama juga terlihat di beberapa emperan toko dan rumah ibadah,  selama ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Anehnya, penertiban juga belum terdengar jelang ramadhan ini. Sehingga mereka (gepeng) tetap berkeliaran.  Kendati Kadis Sosial Pekanbaru Khairani mengakui ada peningkatan gepeng jelang dan saat ramdhan jelang lebaran.

Penertiban dengan sistem tangkap selama ini tidak membuat jera gepeng tersebut. "Kita sering menangkap dan dipulangkan gepeng itu ke daerah asal, tapi kembali lagi," skuinys.

Menurut pendapat Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, M Adil, bahwa kewenangan pemulangan gepeng tersebut ada di kahupaten/kota, dalam hal ini Pemko Pekanbaru. Sedangkan di provinsi sendiri memiliki fungsi koordinasi terhadap kabupaten/kota.

"Ini menjadi kebiasaan yang buruk, harusnya pemerintah di Riau bisa mengatasinya. Di Jakarta saja yang ramai gepeng ini diatasi," kata Adil Jumat (4/5/2018).

Adil menyebutkan bahwa harus ada koordinasi dari Dinas Sosial Pekanbaru dan Provinsi supaya bisa melakukan pemulangan ke daerahnya masing-masing. "Jika kurang anggarannya, bisa koordinasi dengan provinsi," sebut politisi Partai Hanura ini.

Selain itu, di Dinsos Riau juga ada pelatihan bagi gepeng yang sudah tidak memiliki keluarga. Pembekalan keterampilan ini nantinya bisa dipergunakan bagi gepeng tersebut untuk bekerja, sehingga tidak lagi mengemis di tempat-tempat keramaian. [prt]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved