Minggu, 05 Mei 2024
Sakit Hati Tak Beri Tahu Jual Tanah Orangtua, Adik Bacok Leher Abang Kandung dengan Parang | Genre Natuna Terbaik di Kepri, Wan Siswandi: Saya akan Terus Dukung Putra-putri Daerah Berprestasi | Jepang Juara Piala Asia U23 2024, Putus Rekor Uzbekistan | DPD PKS Pekanbaru Rekomendasikan DR Muhammad Ikhsan Balon Walikota ke DPP | KPU Riau Siap Mutakhirkan 4.854.034 DP4 untuk Pilkada 2024 | Keji, Suami Pelaku Mutilasi Istri Sempat Tawarkan Daging Korban ke Ketua RT
 
Nasional
Presiden Jokowi: Indonesia Salah Satu Negara Paling Aktif Korupsi

Nasional - - Senin, 11/12/2017 - 11:10:33 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif terlibat dalam kasus korupsi. Sejak 2004 hingga saat ini, tercatat terdapat 12 gubernur, 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

"Belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI, kalau tidak keliru dua, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas ada kasus penyuapan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Meskipun jumlah para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi terhitung banyak, tetapi kasus dan penangkapan terhadap para koruptor tak membuat jera oknum pelaku lainnya untuk tak melakukan tindakan korupsi.

Jokowi mengatakan, dari waktu ke waktu, jumlah pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi ini masih terus ada. Karena itu, menurut dia, pencegahan korupsi merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan secara serius. "Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi," kata dia.

Presiden mengungkapkan, dengan langkah penegakan hukum ini, pemerintah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi hingga Rp 3,55 triliun dalam kurun waktu 2016-2017. Kepala Negara pun meminta agar pembenahan seluruh sistem agar segera dilakukan, termasuk sistem pemerintahan, pelayanan administrasi, dan juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kasus ini.

Sumber: Republika.co.id





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved