SULUHRIAU- Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan bisa mencapai Rp1.878,4 triliun. Angka tersebut naik 8,2 persen dari outlook pemerintah tahun ini sebesar Rp1.736,06 triliun.

Dalam draf Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 seperti dilansir CNNIndonesia.com, tercatat pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menargetkan mayoritas pendapatan negara akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,38 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 9,3 persen dari outlook 2017 sebesar Rp1.472 triliun.

Target penerimaan dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2018 ditargetkan sebesar Rp267,86 triliun atau naik 2,92 persen dari APBNP 2017 yang sebesar Rp260,24 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah ditargetkan turun 61,5 persen dari Rp3,1 triliun menjadi Rp1,19 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun depan diminta untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp1.415,28 triliun atau naik 10,3 persen dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun. Sedangkan Direktoran Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diminta untuk mengumpulkan pajak perdagangan luar negeri (bea) dan cukai sebesar Rp194,1 triliun atau naik dari outlook 2017 sebesar Rp189,14 triliun.

Pemerintah memperkirakan, peningkatan penerimaan tersebut akan dipengaruhi oleh peningkatan proyeksi kinerja perekonomian dalam negeri. Sedangkan dari sisi harga komoditas, walaupun diproyeksikan cenderung stabil atau stagnan, masih akan berpotensi mengalami perbaikan sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak tahun depan.

Kenaikan target penerimaan perpajakan juga disebut tidak lepas dari upaya optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga masih melihat kondisi perekonomian global yang belum stabil dan harga-harga komoditas utama dunia yang belum menunjukan pemulihan yang optimal.
Lihat juga:Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Tahun Depan

Menanggapi proyeksi pemerintah tersebut, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyebut target perpajakan tahun depan lebih moderat dan realistis dengan pertumbuhan target hanya mencapai 9-10 persen. amun kenaikan target yang moderat ini menurutnya seharusnya dibandingkan dengan realisasi tahun ini 2017 yang diperkirakan hanya mencapai 86 hingga 91 persen.

"Jika demikian, pertumbuhan sekitar 18-21 persen perlu extra effort yang lebih berat dan berbeda dengan 2017," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/8).

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira pun mengatakan, target perpajakan yang dianggarkan pemerintah tahun depan cenderung terlalu percaya diri.

Bhima mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal pada tahun depan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan 5,4 persen, naik dari tahun ini 5,2 persen.

"Itu jumlah yang cukup besar. Kita harus realistis melihat kedepannya tidak ada lagi penerimaan extra seperti tax amnesty. Untuk mengandalkan AEOI atau pertukaran data dibutuhkan waktu yang tidak sedikit," kata Bhima.

Sumber: CNNIndonesia.com | Editor: Jandri