PB HMI Akan Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Kompolnas, Propam dan DPR
Nasional | Selasa 08 November 2016, 18:58 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi III DPR. PB HMI mengadukan Iriawan karena menyebut HMI sebagai provokator."Kita Rabu (9/11) besok akan ke Kompolnas, Komisi III DPR dan ke Propam. Kita mau melaporkan Kapolda Metro Jaya (Irjen M Iriawan) atas penyataannya yang berkembang jadi viral di media sosial, yang menyatakan
Selengkapnya
Ketum PB HMI: Polisi Tangkap Paksa Kader HMI
Nasional | Selasa 08 November 2016, 12:58 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Empat kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Selasa dini hari tadi. Keempatnya ditangkap atas tuduhan sebagai perusuh saat aksi unjuk rasa Bela Al Quran pada 4 November.Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Mulyadi M Tamsir menyayangkap sikap kepolisian yang melakukan penangkapan secara represif. Padahal, sebelum penangkapan dirinya sudah bernegosiasi dengan pihak kepolisian. "Kita semuanya sudah lakukan. Mereka memaksa untuk menangkap
Selengkapnya
Jokowi: Saya Tidak Akan Melindungi Ahok
Nasional | Selasa 08 November 2016, 11:44 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tak akan melindung Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapi. Hal itu dikatakan Jokowi usai bertemu Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, Selasa (8/11/2016). Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. "Bahwa proses hukum
Selengkapnya
Soal Dugaan Mark Up Proyek e-KTP, Eks Ketua Komisi II DPR Serahkan ke KPK
Nasional | Senin 07 November 2016, 20:22 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sempat menyebut ada penggelembungan harga (mark up) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap meminta agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh KPK."Semua informasi yang berkaitan dengan (dugaan) itu, tentu KPK sebagai penyidik akan menelusuri sekecil apapun informasi itu. Tidak mungkin tidak diusut. Soal benar tidak benarnya, kan itu nanti di penyidikannya. Karema penyidikan itu
Selengkapnya
Antasari Azhar Bebas 10 November: Tak Perlu Ada yang Khawatir
Nasional | Minggu 06 November 2016, 14:30 WIB
Selengkapnya
Jokowi: Kejadian di Jakarta Ditunggangi Aktor Politik
Nasional | Sabtu 05 November 2016, 10:45 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas yang dilakukan mendadak di Istana Merdeka malam ini menyatakan seluruh kekacauan yang terjadi di Jakarta sepanjang Jumat hingga Sabtu dini hari ini telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik.Dia mengatakan pihaknya menghargai unjuk rasa yang dilakukan hari ini dengan cara yang tertib dan damai. Selain itu, Jokowi pun mengucapkan apresiasi kepada ulama, kyai dan habib yang memimpin umatnya."Tapi kita menyesalkan kejadian ba'da Isya
Selengkapnya
Demo 4 November di Jakarta Diwarnai Kericuhan, Truk Brimob Dibakar
Nasional | Jumat 04 November 2016, 22:03 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Demo 4 November akhirnya terjadi keriuhan. Kericuhan pecah antara massa pendemo dengan pihak keamanan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.00 WIB.Kericuhan di depan Istana ini berwal dari massa dari FPI membuat barikade untuk melindungi petugas polisi dari serangan massa beratribut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akibatnya, bentrokan antara massa HMI dengan FPI tak terelakkan.Akibat kejadian ini, polisi kemudian menembakkan gas air mata. Seorang panglima
Selengkapnya
Terima Pendemo, JK: Kasus Ahok Harus Diselesaikan dengan Tegas Dalam 2 Pekan
Nasional | Jumat 04 November 2016, 18:32 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima perwakilan pendemo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Usai pertemuan, JK menegaskan kasus Ahok harus diselesaikan dalam dua pekan secara tegas."Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan
Selengkapnya
Habib Rizieq: Presiden Harus Instruksikan Ahok Ditangkap Sekarang Juga
Nasional | Jumat 04 November 2016, 17:14 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Imam besar FPI Habib Rizieq mulai berorasi di depan Istana Negara. Ia meminta Presiden Jokowi menginstruksikan penegak hukum menangkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga terlibata dalam kasus penistaan agama."Menegakkan hukum adalah satu kewajiban. Presiden harus mengeluarkan instruksi, dalam kondisi seperti ini agar Ahok ditangkap sekarang juga," kata Habib Rizieq dalam orasinya di depan ribuan demonstran di Istana Negara, Jakarta, Jumat
Selengkapnya
Diminta FPI, Pakar Pidana Mudzakkir Jadi Saksi Ahli Kasus Ahok
Nasional | Kamis 03 November 2016, 11:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ahli hukum pidana Mudzakkir hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan pendapatnya sebagai saksi ahli kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mudzakkir datang ke Bareskrim atas permintaan Front Pembela Islam (FPI)."Saya datang sekarang diminta oleh tim penasihat hukumnya Habib Rizieq untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana penodaan agama," kata Mudzakkir saat datang di Bareskrim Polri, Gedung
Selengkapnya
Tersangka Pungli, Direktur Operasional Pelindo III Ditahan Bareskrim
Nasional | Rabu 02 November 2016, 15:57 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III, Rahmat Satria ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar. Rahmat ditangkap dalam operasi tim sapu bersih (saber) pungli karena diduga menerima aliran duit para pengusaha."Telah dilakukan penahanan terhadap Direktur Operasional Pelindo III atas nama Rahmat Satria. Telah juga ditetapkan sebagai tersangka dari luar kalangan Pelindo, Agusto Hutape dan telah ditahan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli
Selengkapnya
Ini 3 Poin Penting Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Hambalang
Nasional | Selasa 01 November 2016, 11:43 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan hanya tentang menunggang kuda dan makan nasi goreng. Ada beberapa hal yang dibicarakan saat Jokowi berbincang dengan Prabowo selama pertemuan 2 jam di Hambalang.Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menggambarkan hangatnya perbincangan antara Jokowi dan Prabowo. Tak ada lagi aroma persaingan ataupun tensi tinggi yang sempat terasa saat Pilpres 2014
Selengkapnya
Gerindra: Jokowi-Prabowo Bicarakan Kestabilan Terkait Demo 4 November"
Nasional | Senin 31 Oktober 2016, 20:54 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya disebut juga membicarakan soal demo pada 4 November mendatang."Iya, (bicara) soal demo juga," ungkap Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dilansir detik.com, Senin (31/10/2016).Dasco mengatakan, kedatangan Jokowi merupakan kunjungan balasan atas kehadiran Prabowo ke Istana Negara. Jokowi sendiri juga sebelumnya sempat mendatangi Prabowo di rumahnya yang ada di
Selengkapnya
Kapolri Kerahkan 18.000 Personel Polisi untuk Amankan Demo 4 November
Nasional | Senin 31 Oktober 2016, 12:16 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Direncanakan akan ada aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki T Purnama (Ahok). Sebanyak 18.000 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi yang akan berlangsung di depan Istana Negara itu. "Total kita semua ada 18.000 (personel), yang jelas saya mengimbau kepada masyarakat untuk tenang. Jangan mudah terprovokasi oleh media-media sosial," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mako Brimob, Jl. Akses
Selengkapnya
Soal Aksi 4 November, Jokowi: Demo Itu Hak, tapi Jangan Paksakan Kehendak
Nasional | Senin 31 Oktober 2016, 11:21 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Aksi besar-besaran akan digelar pada Jumat, 4 November nanti sebagai kelanjutan protes atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menistakan agama. Apa respons Presiden Joko Widodo soal ini?"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri acara 'Hari Menabung Nasional' di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).Jokowi mengatakan pemerintah akan
Selengkapnya
Impor Cangkul dari China, Humanika: Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia
Nasional | Minggu 30 Oktober 2016, 14:45 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kebijakan pemerintah mengimpor cangkul dari China menurut Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) sangat memalukan. Langkah tersebut dinilai oleh Sekretaris Jenderal Humanika Sya'roni sangat tidak masuk akal karena, untuk memproduksi cangkul saja Indonesia tidak mampu. "Rezim Jokowi benar-benar telah membuat bangsa ini malu dalam percaturan global. Ternyata setelah 71 tahun merdeka, setelah 88 tahun mengikrarkan Sumpah Pemuda, ternyata bangsa yang
Selengkapnya
Ditahan Kejati Jatim Senin Depan, Dahlan Iskan Diperiksa Sebagai Tersangka
Nasional | Jumat 28 Oktober 2016, 11:04 WIB
SURABAYA, Suluhriau- Dahlan Iskan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) pada Senin (31/10/2016) depan."Hari Senin depan baru kita periksa lagi," kata Kasie Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Dandeni Herdiana, dilasnir detikcom Jumat (28/10/2016).Ketika ditanya, fasilitas ruang tahanan Dahlan Iskan selama di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dandeni memastikan tidak ada fasilitas khusus, untuk spesifikasinya ia menyarankan
Selengkapnya
Kasus Pembunuhan Mirna Salihin, Jassica Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara
Nasional | Kamis 27 Oktober 2016, 17:31 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh manjlis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Kamis (27/10/2016) sore.Jassica terbukti dengan sah dan memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sehingga menghilangkan nyawa orang. "Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Selengkapnya
APBN 2017 Rp 2.080 T, DPR Minta Pemerintahan Jokowi Berhemat
Nasional | Kamis 27 Oktober 2016, 09:34 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sidang Paripurna DPR mengesahkan APBN 2017 dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Anggaran belanja ini naik dari rencana semula sebesar Rp 2.070,5 triliunDalam postur APBN 2017, pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan penghematan agar tepat sasaran. Hal itu untuk menghindari pemotongan anggaran serupa yang telah dilakukan pada APBNP tahun 2016 itu sehingga Banggar mendesak agar tidak ada lagi pemotongan anggaran."Badan Anggaran dan Pemerintah juga
Selengkapnya
KPK: Pabrik Farmasi di Palembang Beri Rp 600 M ke Dokter
Nasional | Selasa 25 Oktober 2016, 20:57 WIB
YOGYAKARTA, Suluhriau- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan ada pabrik farmasi yang memberikan gratifikasi Rp 600 miliar ke para dokter. Praktek semacam ini dianggap merugikan pasien karena biaya obat menjadi semakin mahal."Kami menemukan ada pabrik farmasi di Palembang, dari laporan PPATK ditemukan Rp 600 miliar itu diberikan kepada para dokter," kata Agus saat memberi sambutan pembukaan Anti Corruption Summit (ACS) 2016, di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM),
Selengkapnya
Sutan Bhatoegana Dilarikan ke RS, KPK Hanya Bisa Berdoa
Nasional | Selasa 25 Oktober 2016, 20:46 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Terpidana gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 2013, di Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, dikabarkan sakit.Sutan disebut-sebut menderita penyakit liver dan dilarikan ke sebuah rumah sakit dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Dedi Handoko dikonfirmasi enggan menjawab.Telepon dan pesan singkat yang dikirim, Selasa (25/10) belum diresponsnya.Sementara, KPK
Selengkapnya
JK Ibaratkan Kasus Al Maidah Ahok Mirip dengan Donald Trump
Nasional | Jumat 21 Oktober 2016, 17:22 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap setiap calon gubernur DKI Jakarta tidak lagi menyinggung soal agama yang berujung pada sentimen SARA. Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), JK meminta untuk lebih menjaga omongannya."Harus dijaga ini. Tidak boleh karena SARA, tapi jangan juga asal ngomong, asal tuduh. Untuk supaya itu tenangi, saya minta agar tenang, semua orang dua-dua harus jaga ini," ujar Wapres JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat
Selengkapnya
Dua Tahun Duet Jokowi-JK Indef Sentil Jokowi, Belum Mampu Wujudkan Kemandirian Ekonomi
Nasional | Kamis 20 Oktober 2016, 12:39 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai upaya menciptakan kemandirian ekonomi dalam dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan hasil berarti. Padahal, kemandirian ekonomi merupakan salah satu bagian dari Nawacita yang digadang Jokowi saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 silam.Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus memaparkan, selama dua tahun terakhir ketergantungan Indonesia terhadap barang impor kian tinggi. Impor
Selengkapnya
105 Pejabat Daerah Diberi Sanksi karena Terlibat Pungli dan Korupsi
Nasional | Rabu 19 Oktober 2016, 12:59 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap jumlah pejabat daerah yang telah diberi sanksi karena terlibat pungutan liar (pungli) hingga korupsi. Sedikitnya ada 105 pejabat daerah telah diturunkan pangkatnya hingga diberhentikan dengan tidak hormat. "Tingkat kepala daerah itu mencapai 105 baik itu gubernur, wakil gubernur, DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi itu sudah 105. Baik yang OTT, maupun yang ada kasus tersangka korupsi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
Selengkapnya
Terjerat Kasus Pungli, 101 Anggota Polri Terancam Sanksi
Nasional | Selasa 18 Oktober 2016, 09:34 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) telah mendapati 81 kasus pungutan liar yang melibatkan 101 anggota Polri. Hasil ini diperoleh terhitung sejak tanggal 1 sampai 16 Oktober 2016.Kabag Penum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepada 101 personel tersebut akan menjalani pemeriksaan secara intensif di internal. Pemeriksaan itu dikaitkan pada peraturan disiplin dan kode etik Polri. Selain itu juga ada mengenai ketentuan pidana
Selengkapnya
Habib Rizieq Dibela, Ancam Ahok Bukan Pidana
Nasional | Senin 17 Oktober 2016, 10:31 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan menilai pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa dipidanakan.Menurutnya, ada oknum yang membawa persoalan tersebut ke ranah politik. Padahal, pengerahan massa dari umat Islam saat ini adalah wajar.Bob menjelaskan, dalam hukum pidana ada teori yang dikenal dengan Qonditio Siena Qua Non yaitu teori sebab akibat.
Selengkapnya
Terkiat Dimas Kanjeng, Polda Jatim akan Periksa Marwah Daud
Nasional | Senin 17 Oktober 2016, 08:42 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Polda Jawa Timur mengagendakan pemeriksaan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim pagi ini. Marwah Daud diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi."Sesuai dengan panggilannya, besok Senin pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono dikonfirmasi detikcom, Minggu (16/10/2016) malam. Pemeriksaan oleh tim penyidik dijadwalkan sekitar pukul 09.00 WIB.
Selengkapnya
Ditahan KPK, Ketua Komisi A DPRD Kebumen Mengaku Hanya Bawa Uang Suap
Nasional | Senin 17 Oktober 2016, 08:29 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Penyidik KPK resmi melakukan upaya penahanan terhadap politisi PDI Perjuangan Yudhy Tri Hartanto. Ketua Komisi A DPRD Kebumen itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.Yudhy ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan, Yudhy mengaku hanya membawa uang haram itu. Namun saat dicecar lagi untuk siapa uang itu, Yudhy tidak menjawabnya."Enggak tahu, saya cuma membawa," kata Yudhy di
Selengkapnya
Jokowi: Pungli Rp10 Ribu pun Saya Urus, yang Besar Urusan KPK
Nasional | Minggu 16 Oktober 2016, 20:02 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberantas pungutan liar, berapapun jumlahnya. Ucapan itu menyusul kritikan terhadapnya karena mendatangi langsung Kementerian Perhubungan saat Kepolisian tengah menggelar operasi tangkap tangan di sana terkait pungli yang jumlahnya dianggap kecil."Bukan hanya Rp500 ribu atau Rp1 juta. Rp10 ribu pun akan saya urus," kata Presiden di Surakarta, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Minggu (16/10/2016).Jokowi menegaskan, persoalan bukan
Selengkapnya
Bakal Tindak Banyak Polisi Pungli, Mabes Polri Minta Maaf
Nasional | Sabtu 15 Oktober 2016, 13:35 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sebanyak 66 petugas kepolisian ditindak karena melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam kurun waktu sepekan terakhir. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta maaf jika ke depan publik akan disuguhkan pemberitaan-pemberitaan terkait polisi pelaku pungli lebih banyak lagi.Hal tersebut disampaikan Irjen Boy dalam diskusi 'Pungli, Retorika, dan Realitas', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016). Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian dari
Selengkapnya
Habib Rizieq: Dibentuk Delegasi Ulama, Kawal Bareskrim Penanganan Kasus Ahok
Nasional | Jumat 14 Oktober 2016, 19:56 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Massa 'Aksi Bela Islam' berdemo di depan Balai Kota DKI untuk melakukan aksi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai memimpin aksi mengatakan pihaknya telah membentuk delegasi untuk mengawal Kabareskrim menangani kasus dugaan penistaan agama ini."Delegasi ulama sudah dibentuk untuk mengkonfirmasi ulang, untuk menanyakan sampai sejauh mana proses yang berjalan. Nah, kalau proses yang
Selengkapnya
|