JAKARTA, Suluhriau- Nama Kepala BPK Harry Azhar Aziz tercatat dalam daftar di Panama Papers. Harry pun melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi."Ya tadi secara resmi Kepala BPK sampaikan kepada Presiden (namanya ada di Panama Papers) dan mengenai materi tentunya tidak kami sampaikan. Ya kami mendengarkan. Tadi kami mendengarkan ya," kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).Jokowi, kata Pramono, tak langsung menanggapi atas adanya nama Kepala

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sore ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet terbatas membahas perencanaan pembangunan dan penganggaran.Di Kementerian/Lembaga (K/L) masih ditemukan perencanaan dan penganggaran yang tak sinkron.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, mencontohkan salah satu program yang tidak sinkron adalah waduk dan irigasi. Banyak waduk yang dibangun ternyata tidak bisa membantu mengairi sawah, karena irigasi tidak dibangun."Banyak

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Pemerintah memprogramkan akan menyelesaikan 196 Peraturan Pemerintah (PP) dan 91 Peraturan Presiden (Perpres) pada tahun ini.Target ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10/2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 dan Keppres Nomor 11/2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2016, seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (12/4/2016).Dalam kedua keppres

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- 10 WNI masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, memohon doa untuk 10 WNI agar dapat selamat."Sejak kontak senjata yang dilakukan oleh militer Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf. Kita selalu mengintensifkan komunikasi. Selain itu kita juga selalu memohon doa untuk 10 WNI dalam segala upaya bisa selamat dan pulang ke Indonesia," kata Menlu Retno usai press briefing, di Kantornya, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Tenggat waktu pembebasan para sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf berakhir pada 8 April kemarin. Namun, hingga kini masih belum diketahui hasil negosiasi dan nasib sepuluh WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengaku, hingga saat ini ia belum menerima kabar terkait upaya pembebasan WNI yang disandera. "Ya saya belum dapat kabar lagi dari tim yang menangani," kata JK di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (10/4/2016).Ia

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan. Soal kabar permintaan uang tebusan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Pemerintah Indonesia tidak mengurusi hal itu."Kalau tebusan itu Pemerintah tak mengurusi itu, silakanlah dari pihak perusahaan, itu urusan mereka," kata Badrodin, Sabtu (9/4/2016)."Pemerintah tidak punya urusan dengan itu. Kita hanya mendesak pemerintah Filiphina untuk segera membebaskan," sambungnya.Direktur PWNI

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Dunia dihebohkan dengan bocornya dokumen Panama (Panama Papers) yang menyebut ribuan nama-nama tokoh dan pegusaha, termasuk dari Indonesia.Presiden Joko Widodo mengatakan, sebelum Panama Papers itu bocor, dirinya sudah lebih dulu mendapatkan data serupa yang lebih lengkap.Jokowi mengatakan hal ini di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, dalam rangka rapat kerja pemerintah tahun 2016 dengan gubernur seluruh Indonesia serta bupati dan wali kota hasil

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Perusahan multinasional yang berbasis teknologi informasi, seperti Google, Facebook, Twitter dan Yahoo akan diperiksa oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.Permasalahannya, keempat perusahaan tersebut tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPh) badan dan PPn atas berbagai transaksi kepada negara Indonesia."Google, Facebook, Twitter, Yahoo itu sama sekali nggak pernah bayar pajak Indonesia makanya kita akan periksa," ungkap Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut data sejumlah pengusaha Indonesia yang diduga mengemplang pajak versi Panama Papers, benar adanya."Kalau dilihat nama-nama di daftar tersebut, dan saya sudah konfimasi pada beberapa nama, memang itu ada. Minimal mereka pernah beraktivitas di sana," ucap Pramono di ruang kerjanya, Rabu (6/4/2016).Dia menyebut bahwa pemerintah sebenarnya juga memiliki data nama-nama pengemplang pajak yang melarikan dananya ke luar negeri. Bahkan,

Selengkapnya