Jumat, 20 November 2026 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026 | Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah | Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional | Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan | UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026 | Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
 
 
☰ Pemprov Riau
UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
Jumat, 20 November 2026 - 13:59:54 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru– Kabar baik bagi para pekerja di Provinsi Riau. Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 resmi ditetapkan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menandatangani Surat Keputusan (SK) kenaikan upah minimum tersebut.


Dalam keputusan itu, UMP Riau 2027 ditetapkan sebesar Rp4.031.142. Angka tersebut meningkat 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.780.495,85 per bulan.


Kepastian penetapan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Ronni Rakhmat, Jumat (20/11/2026). 


Ia memastikan proses penetapan telah rampung setelah rekomendasi disampaikan Dewan Pengupahan Provinsi Riau.


"Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Ronni.


Kenaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk upah minimum provinsi secara umum. Pemerintah Provinsi Riau juga menetapkan besaran upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha, termasuk sektor minyak dan gas bumi serta pertanian dan perkebunan.


Untuk sektor minyak dan gas (migas), upah minimum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Nilai ini naik 6,63 persen atau bertambah Rp252.110 dibandingkan tahun sebelumnya.


Sementara itu, upah minimum sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,63 persen atau meningkat Rp250.862 dari ketentuan tahun 2026.


Penetapan ini menjadi salah satu acuan penting bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan terhadap pekerja. Di sisi lain, kenaikan upah minimum juga diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus berkembang.


UMK Kabupaten dan Kota Menyusul


Setelah penetapan UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, perhatian berikutnya tertuju pada besaran upah minimum di masing-masing kabupaten dan kota di Riau.


Ronni menjelaskan, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota saat ini mulai menggelar pembahasan untuk menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).


Hasil pembahasan tersebut nantinya disampaikan kepada masing-masing bupati dan wali kota sebelum diteruskan untuk ditetapkan melalui SK Gubernur Riau.


Pemerintah daerah diberi batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyelesaikan tahapan penetapan UMK dan UMSK.


Sementara itu, untuk UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, batas akhir penetapannya adalah 21 November 2026. Dengan telah ditandatanganinya SK pada 20 November, penetapan upah minimum tingkat provinsi tersebut dilakukan sebelum tenggat waktu.


"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 November," jelas Ronni.


Dengan rampungnya penetapan UMP 2027, kini pekerja dan kalangan dunia usaha di Riau menantikan keputusan berikutnya mengenai besaran upah minimum di setiap kabupaten dan kota.


Besaran UMK nantinya akan menjadi perhatian tersendiri karena menjadi acuan pengupahan minimum di masing-masing daerah. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
  • Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
  • Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
  • Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
  • UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    02 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    03 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    04 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    05 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    06 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    07 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    08 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    09 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    10 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    11 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    12 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    13 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    14 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    15 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    16 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    17 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    18 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    19 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    20 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    21 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    22 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat