SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemahaman masyarakat terhadap hak mendapatkan pelayanan sosial menjadi salah satu hal penting agar program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Karena itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Abu Bakar, turun langsung memberikan edukasi mengenai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Melalui kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyosialisasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS).
Kegiatan berlangsung di Jalan Sepakat, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (12/11/2026), selepas salat Zuhur.
Sosialisasi dihadiri Ketua RW 05, tokoh masyarakat serta ratusan warga RT 05, RT 06, RT 07 terdiri kaum ibu dan bapak.

Dalam penyampaiannya, Abu Bakar menegaskan bahwa sosialisasi Perda bukan sekadar memperkenalkan produk hukum daerah.
Lebih dari itu, masyarakat perlu mengetahui hak, mekanisme pelayanan, serta berbagai bentuk perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan sosial, ekonomi, maupun kesehatan akibat minimnya informasi.
"Kita dari DPRD Pekanbaru sangat mendukung adanya Perda ini. Tujuannya bagaimana masyarakat Kota Pekanbaru bisa terbantu dari aspek sosial, ekonomi, dan kesehatannya," ujar Abu Bakar yang juga menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru.
Kesejahteraan Sosial Bukan Sekadar Bantuan
Abu Bakar kemudian menjelaskan substansi Perda Nomor 3 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya.
Sementara itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan sosial.

Cakupannya meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan kepada warga kurang mampu. Upaya tersebut juga mencakup pemulihan kondisi sosial, peningkatan kemandirian, hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Abu Bakar juga menguraikan sejumlah asas yang menjadi landasan pelaksanaan Perda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
Di antaranya kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.
Adapun Pasal 3 mengatur tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Salah satunya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat.
Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk memulihkan fungsi sosial agar masyarakat mampu mencapai kemandirian, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan kesejahteraan.

Perda ini juga mendorong peningkatan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha agar terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan secara melembaga dan berkelanjutan.
DTKS Beralih ke DTSEN, Warga Perlu Memahami Desil
Dalam kesempatan itu, Abu Bakar turut menyoroti perubahan sistem pendataan penerima bantuan sosial yang perlu diketahui masyarakat.
Jika sebelumnya pendataan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui sistem tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat dikelompokkan berdasarkan 10 tingkat kesejahteraan atau desil. Pengelompokan ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Abu Bakar menjelaskan, kelompok desil 1 hingga 5 menjadi sasaran prioritas sejumlah program bantuan pemerintah pusat. Sementara masyarakat pada kelompok desil yang lebih tinggi dinilai memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih baik.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya ketepatan data sosial ekonomi. Data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang memang memenuhi kriteria.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial melibatkan berbagai unsur, mulai dari individu, kelompok, hingga lembaga kesejahteraan sosial.
Warga Pertanyakan BPJS KIS dan Akses Sekolah Rakyat
Sesi sosialisasi kemudian berkembang menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat.
Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama menyangkut kepesertaan BPJS Kesehatan atau KIS serta peluang anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Menanggapi persoalan BPJS KIS, Abu Bakar menjelaskan bahwa penentuan sasaran penerima bantuan iuran maupun program bantuan sosial lainnya berkaitan dengan data dan pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, pendataan yang sebelumnya berada dalam lingkup Kementerian Sosial kini mengacu pada DTSEN yang dikelola dengan keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, Abu Bakar menegaskan akan berupaya membantu mencarikan solusi apabila terdapat warga yang mengalami kendala terkait kepesertaan BPJS KIS.
Salah satu alternatif yang dapat ditelusuri adalah melalui skema Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara mengenai Sekolah Rakyat, ia menjelaskan bahwa program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan harus tetap terbuka bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Melalui dialog tersebut, Abu Bakar berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.
Ia juga mendorong warga agar aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi, terutama jika berkaitan dengan pendataan maupun pelayanan sosial di lingkungan tempat tinggal.
Kegiatan penyebarluasan Perda tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara Abu Bakar dan masyarakat yang hadir. (sr5)