Jumat, 20 November 2026 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS | Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja | Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai | Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab | Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta | Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
 
 
☰ Metropolis
RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
Rabu, 18 November 2026 - 17:20:46 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mematangkan arah pembangunan dan belanja daerah untuk tahun 2027.


Dalam proyeksi awal, anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru direncanakan mencapai Rp3,044 triliun.


Besarnya anggaran tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. 


Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur perkotaan.


Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan penyusunan anggaran tahun mendatang tetap diarahkan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.


Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi belanja memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan warga.


"Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya," ujar Agung Nugroho di Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).


Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan 2027 tidak hanya disusun berdasarkan perencanaan di atas kertas. Pemko Pekanbaru juga akan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.


Dengan pendekatan tersebut, program yang dijalankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.


"Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," katanya.


Di sisi lain, proyeksi RAPBD sebesar Rp3,044 triliun tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Pekanbaru.


Saat ini, dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 tengah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru.


Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja, termasuk memastikan program prioritas dapat diakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah.


Agung berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat segera dituntaskan sehingga dokumen anggaran bisa disahkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.


"Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya," tegasnya.


Pemko Pekanbaru menargetkan pembahasan RAPBD 2027 berjalan lancar tanpa kendala administratif yang dapat menghambat tahapan penganggaran.


Pengesahan tepat waktu menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat direalisasikan sejak awal tahun anggaran.


Dengan proyeksi anggaran mencapai Rp3,044 triliun, tantangan berikutnya bukan sekadar menetapkan besaran belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat Pekanbaru. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
  • Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
  • Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
  • Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
  • Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    02 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    03 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    04 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    05 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    06 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    07 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    08 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    09 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    10 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    11 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    12 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    13 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    14 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    15 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    16 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    17 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    18 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    19 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    20 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    21 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    22 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat