SULUHRIAU– Proses pemilihan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka kembali mengalami perubahan jadwal.
MPR RI memutuskan menggeser sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Penundaan selama sepekan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan agenda kedewanan di lingkungan DPR dan DPD RI. Sejumlah kegiatan komisi hingga kunjungan kerja anggota parlemen menjadi pertimbangan perubahan jadwal.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan sidang merupakan hasil dari pembahasan sejumlah fraksi.
"Niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya, yakni 9 Desember. Diundur, ya," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, penyesuaian jadwal diperlukan agar pelaksanaan sidang tidak berbenturan dengan agenda kerja anggota DPR maupun DPD.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya bertabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD. Seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," ujarnya.
Meski pelaksanaan sidang diundur, persiapan administrasi dan pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden diharapkan tidak ikut tertunda.
Habiburokhman bahkan mengusulkan agar tim verifikasi mulai bekerja sejak sekarang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat proses pengajuan nama calon wakil presiden memiliki batas waktu yang harus dipenuhi.
"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi. Saya mengusulkan agar proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," katanya.
Dua Nama Cawapres Disiapkan Presiden
Sebelumnya, rapat gabungan MPR telah menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026.
Dalam rapat tersebut, MPR juga menyetujui pengiriman surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Selain itu, dibentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Kedua tim tersebut akan menjalankan tugas sesuai tahapan yang telah disepakati.
Pembentukan mekanisme tersebut menjadi bagian penting dari proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut membuat MPR harus mempersiapkan proses konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat dalam waktu 60 hari.
Presiden akan mengusulkan dua nama calon untuk selanjutnya dipilih oleh MPR. Kedua kandidat terlebih dahulu harus menjalani pemeriksaan persyaratan sebelum mengikuti tahapan pemilihan.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Baru
Dalam sidang paripurna mendatang, kedua calon yang telah diusulkan Presiden dan dinyatakan memenuhi persyaratan akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
Selanjutnya, anggota MPR akan memberikan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara dapat diulang satu kali.
Jika hasilnya tetap berimbang, keputusan akhir berada di tangan Presiden untuk memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil presiden terpilih kemudian akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna MPR.
Dengan jadwal terbaru 9 Desember 2026, tahapan menuju penetapan pengganti Gibran kini memiliki tambahan waktu satu pekan. Namun, pekerjaan verifikasi dan persiapan administrasi tetap menjadi perhatian agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan konstitusi. (src)