SULUHRIAU– Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. 

Kali ini, persoalan tersebut tidak lagi sebatas perdebatan di ruang publik, tetapi mulai dibawa ke jalur konstitusional melalui parlemen.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran, Rabu (11/11/2026).

Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan awal pengajuan HMP yang disebut minimal 25 anggota DPR. Dengan dukungan lintas fraksi, usulan ini kini memasuki tahapan pembahasan di lingkungan parlemen.

Namun, penyerahan dukungan tersebut belum otomatis berarti Gibran akan dimakzulkan. Masih ada sejumlah tahapan politik dan konstitusional yang harus dilalui sebelum DPR dapat mengambil keputusan lebih jauh.

Penyerahan usulan dilakukan oleh perwakilan anggota dari masing-masing fraksi kepada pimpinan DPR. 

Dalam forum tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota dewan.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat."

Khozin menjelaskan, usulan itu berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela atau dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka.

"Pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," ujarnya.

Pimpinan DPR, Saan Mustopa, kemudian mengonfirmasi jumlah anggota yang tercatat mendukung pengajuan tersebut.

"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi," kata Saan.

Adapun komposisi dukungan yang disampaikan dalam pengajuan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan rincian:

- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.

Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan, usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan agenda pembahasan dan penjadwalannya dalam Rapat Paripurna terdekat.

Langkah ini menjadi titik penting karena pengajuan HMP harus melewati mekanisme kelembagaan DPR, bukan sekadar berhenti pada pengumpulan tanda tangan anggota dewan. 

Mekanisme HMP dan Peluang Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam Pasal 79 ayat (4), DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Ketentuan itu mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Meski demikian, pengumpulan 120 tanda tangan baru merupakan tahap pengusulan. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan harus disertai materi dan bukti yang relevan sesuai alasan pengajuan.

Agar menjadi hak menyatakan pendapat DPR secara resmi, usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Jika tahapan tersebut terpenuhi dan DPR kemudian menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh wakil presiden, proses pemberhentian masih harus melewati Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. MK akan memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi perkembangan politik yang signifikan. Namun, jalan menuju pemakzulan Gibran masih panjang karena harus melewati serangkaian tahapan dan pembuktian hukum.

Perhatian publik kini tertuju pada langkah pimpinan DPR, agenda Badan Musyawarah, serta keputusan Rapat Paripurna yang akan menentukan apakah usulan tersebut benar-benar berlanjut menjadi sikap resmi lembaga legislatif. (src)