SULUHRIAU– Dinamika politik di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Di tengah sorotan terhadap persoalan dokumen pendidikan yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Gibran ternyata telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menemui Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan salah satu pembahasannya menyangkut keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan yang saat ini diembannya.
Menurut Prasetyo, keinginan tersebut muncul di tengah perkembangan situasi politik dan hukum setelah adanya keputusan dari MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," ungkap Prasetyo.
Pernyataan Istana tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai hasil pertemuan Prabowo dan Gibran.
Prasetyo menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan wakilnya.
Ia menjelaskan, pembicaraan keduanya justru berlangsung dalam suasana diskusi. Prabowo memberikan sejumlah masukan dan pertimbangan kepada Gibran sebelum mengambil langkah lebih jauh.
"Namun, kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan itu. Dalam diskusi, Bapak Presiden hanya memberikan saran-saran," jelasnya.
Di balik keinginan mundur tersebut, terdapat persoalan lain yang masih ingin dituntaskan Gibran. Ia disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Prasetyo mengungkapkan, Gibran ingin menggunakan jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya.
"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," katanya.
Polemik dokumen pendidikan menjadi sorotan
Persoalan ini mencuat setelah muncul putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendidikan ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal semakin memperbesar perhatian publik terhadap persoalan administrasi pendidikan Gibran.
Sementara itu, putusan MK juga menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum yang dipersoalkan terkait dokumen pendidikan tersebut.
Perkembangan itu kemudian memunculkan tekanan politik, termasuk desakan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri maupun wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Namun, pernyataan mengenai niat mundur belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri secara resmi. Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman bahwa Gibran telah melepaskan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua hal sekaligus: kelanjutan proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan sikap politik yang akan diambilnya setelah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.
Pernyataan Istana itu menjadi perkembangan penting dalam polemik yang melibatkan jabatan wakil presiden. Sebab, persoalan yang semula berpusat pada dokumen pendidikan kini telah berkembang menjadi isu politik dan ketatanegaraan di tingkat nasional. (src)
