Sabtu, 21 November 2026 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya | Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan | Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026 | Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah | Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional | Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
 
 
☰ Politik
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, Namun Gugatan Pemohon Tidak Dapat Diterima
Selasa, 06 Oktober 2026 - 21:50:34 WIB

SULUHRIAU — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.


Temuan itu muncul dalam pertimbangan hukum MK saat membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026) malam. 


Perkara tersebut menguji persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.


Meski demikian, temuan tersebut tidak berujung pada dikabulkannya gugatan para pemohon. MK justru menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.


Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan bahwa Mahkamah telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak. Dari pemeriksaan itu, MK tidak menemukan dokumen yang dimaksud dalam ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.


“Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat,” kata Arsul dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.


Menurut Mahkamah, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.


Namun, MK juga membedakan antara dokumen yang menunjukkan kelulusan dengan dokumen yang hanya membuktikan seseorang pernah mengikuti proses pembelajaran.


Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah certificate of attendance yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran. MK menilai dokumen tersebut bukan bukti kelulusan atau tanda telah menamatkan jenjang pendidikan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.


Persoalan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi bagian dari rangkaian pembuktian di persidangan. Pada 2 Oktober 2026, Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Canberra menyatakan tidak memiliki arsip terkait riwayat pendidikan Gibran setelah dilakukan penelusuran dokumen. 


Meski fakta mengenai dokumen tersebut menjadi bagian dari pertimbangan, MK tidak serta-merta mengabulkan permohonan. Titik penentu putusan justru berada pada aspek hukum acara, khususnya kedudukan hukum para pemohon.


Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dihadiri seluruh hakim konstitusi. Sidang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB setelah perkara menjalani rangkaian pemeriksaan sejak September 2026.


Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum. Sementara terhadap pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.


“Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya,” ujar Suhartoyo membacakan amar putusan.


“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” lanjutnya.


Dengan putusan tersebut, perkara yang mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 berakhir tanpa dikabulkannya permohonan para pemohon.


Putusan ini sekaligus memperlihatkan adanya dua persoalan yang berbeda: apa yang ditemukan Mahkamah dari alat bukti mengenai dokumen pendidikan Gibran dan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk membawa persoalan tersebut ke dalam perkara PHPU di MK.


Perbedaan dua aspek itulah yang menjadi kunci membaca putusan MK malam ini. "Tidak ditemukannya dokumen tertentu dalam alat bukti persidangan tidak otomatis berarti MK mengabulkan dalil para pemohon".


Pada akhirnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. (src, dsw)


 




 
Berita Lainnya :
  • Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
  • Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
  • Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
  • Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
  • Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
    02 Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
    03 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    04 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    05 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    06 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    07 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    08 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    09 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    10 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    11 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    12 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    13 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    14 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    15 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    16 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    17 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    18 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    19 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    20 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    21 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    22 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat