SULUHRIAU, Pasuruan- Mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memantik perhatian 41 ulama dan kiai sepuh. Mereka berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026), untuk merumuskan sikap terhadap situasi nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam itu menghasilkan lima seruan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Isinya mencakup penolakan terhadap pengkhianatan amanah negara, pembenahan institusi pemerintahan, penegakan hukum, penguatan kepemimpinan konstitusional, hingga ajakan menjaga persatuan masyarakat.
Forum silaturahmi tersebut digelar di tengah berkembangnya isu dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta kabar mengenai sejumlah jenderal yang terseret dalam perkara tersebut. Para kiai menilai, persoalan itu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kejelasan dan penanganan yang tepat.
KH Muhibbul Aman mengatakan, para ulama merasa perlu menyampaikan pandangan kepada Presiden agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam menghadapi persoalan yang menyangkut keamanan dan kewibawaan negara.
"Pasca terjadinya penyadapan dan tertangkapnya para jenderal, kami para kiai memandang ada hal yang perlu disikapi dengan ketegasan kepala negara. Untuk itu, kami terpanggil menyampaikan seruan ini sebagai panduan bagi masyarakat dan pengambil kebijakan," ujarnya.
Pertemuan berlangsung dengan pengamanan internal pesantren. Tidak semua tamu diperbolehkan memasuki ruang utama diskusi. Akses hanya diberikan kepada undangan dan kiai yang mengantongi tanda khusus VVIP.
Sejumlah tokoh hadir langsung dalam pertemuan tersebut, di antaranya KH Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, dan KH Idris Hamid.
Sementara itu, sejumlah tokoh lainnya, seperti KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siradj, KH Asep Saifuddin Chalim, dan KH Anwar Mansur, tercatat dalam daftar undangan.
Diskusi berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Layar lebar dan sarana komunikasi daring juga digunakan agar sejumlah tokoh yang tidak dapat hadir secara langsung tetap bisa mengikuti pembahasan.
Lima Seruan, dari Penegakan Hukum hingga Persatuan
Lima poin yang dirumuskan dalam pertemuan itu menempatkan persoalan dugaan penyadapan sebagai salah satu perhatian utama.
Namun, seruan para kiai tidak hanya berfokus pada pengusutan kasus, melainkan juga menyangkut pembenahan tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.
Poin pertama menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pengkhianatan atas amanah negara.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dipandang sebagai persoalan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Poin kedua mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk memulihkan wibawa dan keutuhan institusi pemerintahan. Penataan jajaran pemerintahan dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan tersembunyi.
"Pembenahan dan penertiban jajaran pemerintahan hendaknya dilakukan dengan saksama, sehingga tidak tersisa ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan tersembunyi yang dapat membahayakan keselamatan negara," jelas Muhibbul Aman.
Berikutnya, poin ketiga menyoroti pentingnya penuntasan perkara melalui proses hukum. Para kiai meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, terbuka, dan berkeadilan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Poin keempat menekankan perlunya menjaga kepemimpinan nasional yang berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Bagi para ulama, legitimasi konstitusional menjadi salah satu landasan penting untuk mempertahankan keutuhan dan keselamatan negara di tengah dinamika politik maupun keamanan.
Sementara itu, poin kelima berisi ajakan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan santri dan tokoh bangsa, agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Kami mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum teruji kebenarannya, tidak menyebarkan prasangka, dan tidak membiarkan persoalan ini menjadi sumber permusuhan di tengah masyarakat," tegasnya.
Melalui lima seruan tersebut, para kiai berharap Presiden dan pemerintah dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. Penegakan hukum dan pembenahan institusi diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas nasional.
Pesan lain yang tak kalah penting adalah menjaga masyarakat agar tidak terseret dalam perpecahan akibat isu yang masih membutuhkan kejelasan. Di tengah situasi yang berkembang, para ulama mengingatkan bahwa ketegasan negara harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. (src)
