Senin, 23 November 2026 Ambulans RSUD Teluk Kuantan Hantam Pagar Jembatan di Singingi Hilir, Sopir Diduga Mengantuk | Hendak Simpan Alat Dodos, Petani di Mempura Siak Diterkam Beruang di Kebun Sawit | Pemeriksaan Bagasi Berujung Temuan 96,6 Kg Sabu di Markas Militer Malaysia | Dini Hari Polisi Gerebek Kawasan Kampung Dalam, Dua Paket Diduga Sabu Diamankan | Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja | BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
 
 
☰ Sosial Budaya
Serahkan Hasil Analisis 17 Perda, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Pembenahan Regulasi Daerah
Kamis, 08 Oktober 2026 - 10:02:36 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyerahkan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026 terhadap 17 Peraturan Daerah, terdiri atas 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan dua Peraturan Daerah Kota Dumai.


Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau, Rabu (7/10/2026). 


Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan, Kepala Biro Hukum Provinsi Riau, para Kepala Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau, serta Pejabat Fungsional Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Kebijakan.


Penyerahan laporan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola regulasi di daerah.


Dalam sambutannya, Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas kontribusi aktif dalam mendorong peningkatan tata kelola regulasi secara menyeluruh.


Menurutnya, perhatian terhadap kualitas regulasi tidak hanya diperlukan pada tahap perencanaan dan pembentukan, tetapi juga setelah regulasi diberlakukan untuk mengetahui efektivitas dan manfaatnya bagi pemerintah maupun masyarakat.


Diskusi turut mengangkat kondisi regulasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil inventarisasi yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat lebih dari 900 produk hukum daerah sejak tahun 1970 hingga 2026 yang secara de jure masih berlaku.


Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pun mengharapkan dukungan Kanwil Kemenkum Riau dalam melakukan analisis dan evaluasi guna mengidentifikasi regulasi yang tidak lagi relevan sekaligus mengurangi beban regulasi.


Menanggapi hal tersebut, Yeni Nel Ikhwan menjelaskan bahwa analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah idealnya dilaksanakan secara berkala.


Langkah ini penting untuk mengukur efektivitas implementasi sekaligus mengidentifikasi regulasi yang telah usang, tidak implementatif, atau tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.


Kanwil Kemenkum Riau menyatakan kesiapan untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.


Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam setiap tahapan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam pembinaan hukum di daerah.


Pada akhir kegiatan, pemerintah daerah turut didorong untuk menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi.


Dengan tindak lanjut yang konkret, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi pijakan dalam mempertahankan, memperbaiki, mengubah, maupun menata kembali regulasi sesuai kebutuhan.


Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat tata kelola regulasi daerah yang efektif, relevan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rls)


 




 
Berita Lainnya :
  • Ambulans RSUD Teluk Kuantan Hantam Pagar Jembatan di Singingi Hilir, Sopir Diduga Mengantuk
  • Hendak Simpan Alat Dodos, Petani di Mempura Siak Diterkam Beruang di Kebun Sawit
  • Pemeriksaan Bagasi Berujung Temuan 96,6 Kg Sabu di Markas Militer Malaysia
  • Dini Hari Polisi Gerebek Kawasan Kampung Dalam, Dua Paket Diduga Sabu Diamankan
  • Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ambulans RSUD Teluk Kuantan Hantam Pagar Jembatan di Singingi Hilir, Sopir Diduga Mengantuk
    02 Hendak Simpan Alat Dodos, Petani di Mempura Siak Diterkam Beruang di Kebun Sawit
    03 Pemeriksaan Bagasi Berujung Temuan 96,6 Kg Sabu di Markas Militer Malaysia
    04 Dini Hari Polisi Gerebek Kawasan Kampung Dalam, Dua Paket Diduga Sabu Diamankan
    05 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
    06 BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
    07 Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
    08 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
    09 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
    10 Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
    11 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    12 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    13 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    14 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    15 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    16 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    17 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    18 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    19 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    20 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    21 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    22 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat