Jumat, 20 November 2026 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026 | Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah | Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional | Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan | UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026 | Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
 
 
☰ Sosial Budaya
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Jumat, 20 November 2026 - 14:28:27 WIB

SULUHRIAU, Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pembentukan produk hukum daerah melalui inovasi HARMONITAS (Harmonisasi dan Fasilitasi Ranperda dan Ranperkada Tuntas). 


Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan konsultasi dan penyampaian laporan pelaksanaan inovasi HARMONITAS kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis (19/11/2026),.


Acara ini dihadiri langsung oleh Yeni Nel Ikhwan, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).


Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Riau dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus melaporkan perkembangan implementasi HARMONITAS sebagai inovasi pelayanan berbasis digital. 


Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan proses harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), sehingga pengelolaan permohonan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah dipantau.


Dalam kesempatan tersebut, Yeni Nel Ikhwan menyampaikan perkembangan pelaksanaan inovasi HARMONITAS yang telah mulai dimanfaatkan dalam pelayanan harmonisasi regulasi daerah. 


Hingga 19 November 2026, tercatat sebanyak delapan berkas permohonan telah masuk melalui sistem HARMONITAS, mencakup rancangan peraturan mengenai penetapan batas desa serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. 


Capaian awal ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi proses administrasi dan penguatan tata kelola pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.


Dari delapan permohonan tersebut, empat berkas berkaitan dengan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana. 


Sementara itu, tiga berkas lainnya berkaitan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. 


Satu berkas tambahan merupakan rancangan pengaturan batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Seluruh permohonan tersebut menunjukkan mulai dimanfaatkannya sistem HARMONITAS untuk mendukung kebutuhan pembentukan regulasi pemerintah daerah.


Dalam konsultasi tersebut, Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum pada prinsipnya menyampaikan dukungan terhadap implementasi dan keberlanjutan inovasi HARMONITAS. 


Dukungan ini menjadi penguatan bagi Kanwil Kemenkum Riau untuk terus mengembangkan pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan harmonisasi dan fasilitasi Ranperda maupun Ranperkada, sekaligus memastikan proses pembentukan produk hukum daerah tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau akan mengoptimalkan pemanfaatan HARMONITAS melalui peningkatan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta para pemangku kepentingan terkait. 


Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan juga menjadi perhatian untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan sistem, meningkatkan efektivitas pengelolaan permohonan, dan memastikan inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pelayanan hukum di daerah.


Melalui dukungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Riau semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan harmonisasi regulasi yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah. 


Inovasi HARMONITAS diharapkan terus berkembang sebagai instrumen pendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, berkepastian hukum, serta mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (rls)


 




 
Berita Lainnya :
  • Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
  • Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
  • Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
  • Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
  • UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    02 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    03 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    04 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    05 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    06 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    07 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    08 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    09 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    10 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    11 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    12 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    13 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    14 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    15 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    16 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    17 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    18 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    19 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    20 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    21 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    22 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat