Minggu, 22 November 2026 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja | BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita | Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm | 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak | Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya | Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
 
 
☰ Sosial Budaya
Perlindungan PMI di Malaysia, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Regulasi Daerah
Rabu, 07 Oktober 2026 - 19:25:31 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Rapat Finalisasi Rekomendasi Special Border Treatment terhadap Pekerja Migran Indonesia nonprosedural asal Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang bekerja di Malaysia, Selasa (6/10/2026). 


Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumhamimipas ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi SBT yang sebelumnya dilaksanakan di Batam pada 23 September 2026.


Kanwil Kemenkum Riau diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan.


Rapat turut melibatkan unsur Kemenko Kumhamimipas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian P2MI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, KJRI Johor Bahru, Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.


Dalam pembahasan ditegaskan bahwa inisiasi SBT diarahkan sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang selama ini bekerja secara nonprosedural di Malaysia.


Persoalan pekerja migran di wilayah perbatasan dinilai membutuhkan pendekatan khusus dengan tetap memperhatikan mekanisme resmi penempatan PMI serta kewenangan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.


Dari perspektif hubungan bilateral, forum membahas kemungkinan penguatan kerangka kerja sama Indonesia dan Malaysia.


Beberapa opsi yang mengemuka antara lain perluasan cakupan Border Crossing Agreement maupun penyusunan perjanjian tersendiri yang secara spesifik mengatur kebutuhan wilayah terkait.


Namun, diperlukan koordinasi awal dengan otoritas Malaysia untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan dan kemungkinan pembahasan lebih lanjut antara kedua negara.


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun menyambut baik inisiasi pemerintah pusat tersebut.


Kondisi geografis dan hubungan sosial ekonomi masyarakat perbatasan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan.


Forum juga menyoroti masih banyaknya WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen lintas batas maupun izin tinggal, sehingga penguatan aspek perlindungan dan tata kelola menjadi kebutuhan yang perlu ditangani secara terkoordinasi.


Dalam kesempatan tersebut, Yeni Nel Ikhwan menekankan bahwa apabila kebijakan SBT nantinya dapat diwujudkan, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan regulasi daerah untuk mengatur lebih rinci tata kelola pekerja migran sesuai kewenangannya.


Kanwil Kemenkum Riau juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait langkah-langkah regulatif yang dapat ditempuh dalam menangani persoalan PMI nonprosedural.


Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen mendukung penguatan aspek regulasi dalam penyelesaian persoalan pekerja migran di wilayah perbatasan.


Melalui sinergi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, rekomendasi SBT diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi WNI sekaligus menghadirkan tata kelola pekerja migran yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.


 




 
Berita Lainnya :
  • Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
  • BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
  • Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
  • 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
  • Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
    02 BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
    03 Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
    04 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
    05 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
    06 Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
    07 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    08 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    09 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    10 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    11 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    12 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    13 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    14 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    15 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    16 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    17 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    18 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    19 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    20 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    21 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    22 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat