Minggu, 22 November 2026 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja | BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita | Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm | 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak | Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya | Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
 
 
☰ Sosial Budaya
Evaluasi Standar Layanan Bankum, Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kualitas dan Akses Keadilan
Rabu, 07 Oktober 2026 - 19:19:04 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Diskusi Strategis Kebijakan terkait Analisis Strategi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Rabu (7/10/2026). 


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur secara hybrid tersebut diikuti Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Riau melalui Zoom Meeting.


Diskusi dilaksanakan sebagai sarana diseminasi hasil analisis implementasi kebijakan Standar Layanan Bantuan Hukum.


Dalam arahannya, Kepala Pusat P4H BSKH Junarlis menekankan pentingnya memastikan kebijakan hukum disusun secara partisipatif dan berpijak pada kondisi implementasi di daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.


Pembahasan mengulas penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum dan Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum sebagai tolok ukur dalam menjaga kualitas layanan.


Penerapan standar melibatkan peran BPHN, Kantor Wilayah, Pemberi Bantuan Hukum, dan penerima bantuan hukum, dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas serta kualitas pelayanan.


Hasil analisis implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 di Jawa Timur menunjukkan capaian positif secara kuantitatif.


Pelaksanaan kebijakan pada 91 Organisasi Bantuan Hukum yang tersebar di 38 kabupaten atau kota mencatat ketercapaian Indikator Kinerja Utama BPHN sebesar 89 persen, baik pada layanan litigasi maupun nonlitigasi.


Namun, evaluasi juga menemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.


Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengawas, gangguan teknis pada aplikasi SIDBankum, skema pembiayaan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan operasional dan transportasi pelayanan, hingga evaluasi yang dinilai masih lebih berorientasi pada aspek kuantitatif.


Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penguatan sistem agar keberhasilan layanan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi, tetapi juga dari mutu pendampingan dan keadilan substantif yang diterima masyarakat.


Forum kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi bertahap, mulai dari penguatan Panwasda, peningkatan kapasitas OBH dan stabilitas SIDBankum dalam jangka pendek, peningkatan kompetensi pengawas, penguatan kerja sama lintas sektor, serta perbaikan skema pendanaan dalam jangka menengah, hingga penyempurnaan regulasi dan pembangunan sistem informasi bantuan hukum nasional yang terintegrasi dalam jangka panjang.


Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan, Kanwil Kemenkum Riau mendukung penguatan kebijakan bantuan hukum yang semakin akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan ini diharapkan menjadi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara lebih merata dan berkelanjutan. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
  • BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
  • Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
  • 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
  • Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
    02 BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
    03 Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
    04 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
    05 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
    06 Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
    07 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    08 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    09 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    10 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    11 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    12 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    13 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    14 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    15 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    16 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    17 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    18 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    19 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    20 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    21 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    22 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat