SULUHRIAU, Pekanbaru – Usia 69 tahun menjadi momentum bagi Provinsi Riau untuk melihat pembangunan bukan hanya dari deretan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa jauh hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai penjuru daerah.

Di tengah sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang menunjukkan tren positif, pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. 

Perbedaan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga tingkat kesejahteraan antardaerah menjadi tantangan yang harus dijawab secara berkelanjutan.

Gambaran tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, peringatan Hari Jadi Riau bukan sekadar seremoni untuk merayakan perjalanan panjang provinsi ini. 

Momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi untuk melihat capaian sekaligus mengukur kembali berbagai persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.

“Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, sejumlah indikator menunjukkan Riau terus mengalami perkembangan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Riau tercatat tumbuh 4,75 persen secara tahunan, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional mencapai 5,2 persen.

Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia Riau telah mencapai 76,31 poin. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,09 persen, tingkat kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304.

Angka-angka tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan. Namun, pemerintah menyadari indikator makro belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di seluruh wilayah Riau.

Masih terdapat daerah yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan pekerjaan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurut SF Hariyanto, agenda pembangunan Riau ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan pemerataan.

“Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” katanya.

Pemerataan menjadi penting karena karakteristik Riau yang memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masing-masing daerah.

SF Hariyanto menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan fiskal daerah.

“Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang harus ditangani secara bertahap. Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, hingga upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tantangan tersebut juga tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Menurut SF Hariyanto, pembangunan Riau membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers, serta masyarakat.

“Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menilai capaian pembangunan harus terus diikuti dengan kebijakan yang mampu mempersempit kesenjangan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses yang relatif setara terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan,” kata Kaderismanto.

Ia memastikan DPRD Riau akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk mengawal kebijakan pembangunan daerah. Program yang disusun pemerintah, kata dia, harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perhatian lebih kepada wilayah yang masih membutuhkan percepatan.

Bagi Riau, usia 69 tahun bukan hanya tentang mencatat perjalanan dan capaian pembangunan. Hari jadi juga menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.

Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja. Peningkatan pendapatan daerah harus berujung pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur harus membuka akses masyarakat, bukan hanya mempercantik pusat-pusat pertumbuhan.

Pada titik itulah, keberhasilan pembangunan akan benar-benar dirasakan masyarakat.

SF Hariyanto pun membuka ruang bagi masyarakat untuk terus memberikan kritik, masukan, sekaligus pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat. Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya. (src ,mcr)