SULUHRIAU, Pekanbaru– Jelang kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Provinsi Riau, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memanggil jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk memaparkan perkembangan tiga Program Strategis Nasional (PSN).

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan ke pusat harus mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas.

Arahan itu disampaikan SF Hariyanto saat memimpin ekspose perkembangan PSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/6/2026). Tiga program yang menjadi fokus adalah Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan.

“Dalam waktu dekat Menteri Dalam Negeri akan berkunjung ke Provinsi Riau. Saya ingin kita menyiapkan laporan terkait perkembangan program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan di daerah,” ujar SF Hariyanto.

Ia meminta kepala OPD tidak hanya berkutat pada administrasi. Pemahaman terhadap progres di lapangan harus dikuasai detail agar mampu menjawab jika ditanya langsung oleh pemerintah pusat.

Tegas Tolak Rekayasa Data

Plt Gubri mengingatkan pentingnya validitas data. Menurutnya, kelengkapan laporan akan menjadi bukti bahwa Pemprov Riau serius mengawal pelaksanaan program nasional.

“Karena kita tidak mau ketika ditanya terkait Koperasi Desa Merah Putih datanya tidak lengkap. Yang malu juga Pemprov Riau. Artinya kalau data kita lengkap, Pemprov Riau telah melakukan pengawasan perkembangan program tersebut di daerah. Jangan ada direkayasa, sampaikan saja apa adanya,” tegasnya.

Pernyataan itu ditujukan kepada Kepala Disperindagkop UMKM Riau, Kepala Dinas Sosial Riau, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau yang menjadi leading sector tiga PSN tersebut.

Sekolah Rakyat di Riau Mulai Berjalan

Dalam ekspose, Kepala Dinas Sosial Riau Zulfadli memaparkan kesiapan program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan dibagi dalam dua skema, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen.

Saat ini Riau memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan. Dua unit berlokasi di Kota Pekanbaru dan satu unit di Kabupaten Rokan Hilir.

“Jadi di Riau itu sekolah rintisan ada tiga. Dua di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rohil ada satu sekolah rakyat,” jelas Zulfadli.

Untuk sekolah permanen, pembangunan paling maju berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Progres fisiknya sudah mencapai 65 persen dan ditargetkan bisa beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

“Kemudian juga kami ekspose tentang prioritas pembangunan sekolah rakyat. Untuk sekarang, sedang berjalan pembangunan sekolah rakyat di Kuansing. Progresnya sudah 65 persen. Insyaallah yang di Kuansing untuk tahun ajaran baru besok ini sudah bisa beroperasi,” tuturnya.

Kementerian Sosial juga disebut akan menambah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat baru di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Zulfadli berharap seluruh PSN dapat berjalan lancar di Riau. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan lahan dan fasilitasi di lapangan dinilai krusial untuk menyukseskan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan kami tentu semua program strategis nasional bisa berjalan lancar di Provinsi Riau. Karena ini tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga pemerintah daerah mensupport lahannya dan pemerintah pusat yang menyiapkan kebutuhannya,” pungkasnya. (Adv)