SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemerintah Provinsi Riau tidak menunggu bencana datang. Enam satuan tugas lintas sektor dibentuk serentak untuk mengunci potensi ancaman, mulai dari kebakaran hutan, penertiban lahan, hingga kebocoran pendapatan daerah.
Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima audiensi Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Khairil Lubis di Ruang Rapat Melati, Senin (29/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi panggung pemaparan strategi Riau dalam membangun sinergi bersama TNI, Polri, instansi vertikal, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya satu, memastikan daerah tetap aman dan pembangunan berjalan tanpa hambatan.
"Kami bergerak gotong royong. Tidak bisa hanya pemerintah. Semua unsur harus turun," kata SF Hariyanto.
1. Satgas Karhutla, Status Siaga Ditetapkan Sejak Februari
Ancaman asap masih menjadi prioritas. Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Status ini menjadi payung hukum untuk menggerakkan semua sumber daya lebih cepat. Di lapangan, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dilibatkan dalam patroli, pencegahan, dan pemadaman.
"Penanganan karhutla tidak boleh bertumpu pada pemerintah semata. Semua harus bergerak bersama," tegas SF Hariyanto.
2. Satgas PKH Selamatkan 331 Ribu Hektare Hutan
Lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan resmi beroperasi di Riau. Hasilnya langsung terasa.
Sebanyak 331.838 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali dari perambah ilegal. Angka itu menjadikannya salah satu capaian penyelamatan hutan terbesar di Indonesia.
Selain menertibkan, Pemprov juga mendapat amanah mempercepat pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo. Tim terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, kementerian terkait, dan pemda dibentuk hingga ke tingkat lapangan agar proses restorasi berjalan optimal.
3. Gugus Tugas Blok Rokan Kejar Target Energi Nasional
Di sektor energi, Riau memegang peran vital. Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional 1 juta barel per hari pada 2030.
Untuk mendukung itu, Pemprov membentuk gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan. Bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, dan PHR, tim ini bertugas memecah hambatan di lapangan.
"Saat ini ada target 622 proyek sumur migas baru di Riau. Itu sekitar 65 persen dari rencana nasional," ujar SF Hariyanto.
4. Satgas TPPO dan Narkoba Jaga Garis Pesisir
Letak Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat jalur laut dan pesisir rawan. Dua satgas dibentuk untuk menjawab itu.
Pertama, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokusnya pada pencegahan, pengawasan keluar-masuk, perlindungan korban, dan penindakan jaringan. Pengerahan dilakukan bersama TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan BP3MI.
Kedua, Satgas Sinergi Penanganan Narkotika dan Kejahatan Lintas Negara. Kolaborasi TNI, Polri, BNN, dan pemda diintensifkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang memanfaatkan luasnya wilayah pesisir Riau.
5. Satgas Fiskal, Kunci Keberlanjutan Pembangunan
Ancaman terakhir yang dibidik adalah lemahnya pendapatan daerah. Untuk itu dibentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tiga klaster kerja.
Klaster pertama bersama Polda Riau menggarap PKB, BBNKB, dan pajak alat berat. Klaster kedua bersama Kejati Riau menyasar pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Klaster ketiga fokus mengoptimalkan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan dukungan TNI AD.
"Penguatan fiskal adalah pilar penting. Tanpa uang, pembangunan tidak bisa jalan," kata SF Hariyanto.
Menutup pemaparan, Plt Gubernur menegaskan keenam satgas ini bukan sekadar nama di atas kertas. Semuanya adalah instrumen kerja untuk mencegah krisis sejak dini.
Ia berharap kehadiran Sesko TNI dalam menyusun rencana kontingensi bisa melahirkan dokumen yang benar-benar sesuai kondisi lapangan.
"Kami ingin rencana yang disusun dekat dengan realita. Jangan sampai masalah kecil berkembang menjadi krisis," pungkasnya. (Adv)
