SULUHRIAU– Ambisi Indonesia memiliki pusat finansial berkelas dunia makin dekat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang penguatan sektor keuangan. 

Pemerintah bersama DPR langsung bergerak cepat menyiapkan ekosistemnya.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia SMSI Firdaus menegaskan semua stakeholder harus mengambil peran untuk mengakselerasi ekosistem Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII agar Indonesia segera menjadi pusat finansial global.

“Oleh karenanya SMSI telah merancang serial FGD yang akan dimulai di bulan Juli 2026 di Bali, dengan menunjuk Agus Syabarrudin menjadi Ketua Steering Committee,” ujar Firdaus.

Dr. Agus Syabarrudin selaku Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa sekaligus Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI mengatakan, Seri 1 FGD akan mengusung tema “Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara - Baseline”. Diskusi fokus pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional.

Agus menilai momentum ini krusial untuk memastikan kesiapan seluruh instrumen negara. Termasuk bank-bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai jangkar mitra lokal di daerah, agar bisa aktif mengoptimalkan keberadaan PFII untuk pembiayaan pengusaha yang menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harmonisasi Insentif Fiskal untuk PSN dan Hilirisasi

Topik hangat FGD Seri 1 adalah integrasi insentif fiskal dan non-fiskal PFII ke dalam Proyek Strategis Nasional PSN serta agenda hilirisasi industri. Lewat integrasi ini, proyek infrastruktur besar tidak hanya mengandalkan APBN atau pinjaman konvensional, tapi bisa mengakses likuiditas global yang masuk lewat kawasan finansial khusus tersebut.

Pembangunan ekosistem awal PFII 2026 ditopang tiga pilar:

1. Regulator - DPR, Kemenkeu, BI, OJK: Mempercepat regulasi turunan UU 4/2026 dan merancang tata kelola akuntabel. Tujuannya menciptakan kepastian hukum mutlak bagi pelaku pasar dan menjaga stabilitas makro di tengah arus modal global.

2. Kementerian Investasi/BKPM*: Menjadi akselerator modal. Sinkronisasi insentif PFII dengan peta jalan investasi nasional untuk menarik Foreign Direct Investment FDI masif, terutama bagi hilirisasi dan infrastruktur strategis.

3. Perbankan Domestik - Himbara & BPD Jadi penyambung nadi daerah. Lewat skema joint financing, likuiditas dari PFII dialirkan langsung ke proyek pembangunan di berbagai daerah.

Kepastian Regulasi Jadi Kunci

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijadwalkan jadi pembicara utama FGD Seri I untuk menegaskan komitmen parlemen mempercepat payung hukum operasional PFII.

“Lahirnya PFII ini bukan sekadar ikut tren global, tapi kebutuhan mendesak untuk memperdalam pasar keuangan domestik kita. Kita berharap DPR mengawal regulasi turunan rampung tepat waktu demi pesan ke dunia: Indonesia siap jadi hub finansial yang aman, transparan, kompetitif,” kata Agus.

Keterlibatan BPD penting agar dampak perputaran modal di pusat finansial internasional langsung dirasakan pembangunan riil di daerah penopang hilirisasi.

PFII Jadi Solusi Pembiayaan Baru Hilirisasi

SMSI juga merencanakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani sebagai pembicara. SMSI menilai PFII sebagai katalis yang melipatgandakan realisasi investasi nasional. Dengan fasilitas terintegrasi, PFII diharapkan menarik sovereign wealth funds dan investor institusional dunia ke sektor riil.

“Target investasi nasional 2026 ada di Rp2.041,3 triliun. Kehadiran PFII jadi instrumen baru menawarkan skema insentif fleksibel bagi investor global. Insentif dikunci untuk hilirisasi dan PSN agar struktur ekonomi makin kokoh,” ujar Agus.

Ke depan, kolaborasi akan dimaksimalkan dengan perbankan domestik. Himbara dan BPD diharapkan jadi mitra strategis investor asing untuk joint venture dan memfasilitasi modal kerja.

FGD Seri 1 ini baru baseline dari perjalanan panjang pembentukan pusat keuangan baru. Tantangan berikutnya: merancang mekanisme kliring, sistem hukum khusus ramah investasi global, dan sinkronisasi fintech mutakhir. Dengan sinergi regulator, parlemen, dan industri perbankan, optimisme arsitektur keuangan masa depan Indonesia menguat. (rls, src)