SULUHRIAU, Pekanbaru- Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah,
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau rapat kerja (raker) dengan sejumlah OPD dan sejumlah Pimpinan Perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri (HTI) Perkebunan dan Pabrik di Riau, Rabu (13/5/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Provinsi Riau Abdullah.

Dalam rapat tersebut Ketua Pansus, Abdullah, mengatakan bahwa Riau sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar, karena dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.

Dengan seluruh kekuatan ekonomi tersebut,  masyarakat berharap Riau mampu menjadi provinsi maju dalam pembangunan namun pada kenyataannya masih banyak pembangunan-pembangunan sekolah yang memprihatikan di lapangan.

Untuk itu kami dari tim Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah menghimbau kepada Perusahaan agar semua kewajiban yang di atur daerah provinsi segera di tunaikan termasuk PBB, Pajak kendaraan bermotor, alat berat, pajak air permukaan dan PBBKB, karna itu merupakan bagian kontribusi perusahaan terhadap daerah.

"Dalam rapat ini Masing-masing perusahaan diminta memaparkan data terkait operasional perusahaan dan kewajiban perpajakannya" terang Abdullah

Di rapat tersebut juga dibahas perihal masih banyak kendaraan dari luar daerah yang menjalankan usaha di Riau tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah kontribusi perusahaan terhadap daerah.

Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan pengguna jasa mempersayaratkan kendaraan pengguna jasa plat BM

Dan juga perihal tentang alat berat NAB atau Plat, untuk dapat di ketahui bahwa perlakuaannya berbeda dengan kendaraan bermotor karna berlaku penyusutan, Alat berat hanya menggunakan stiker.

Adapun perusahaan yang hadir dalam rapat tersebut, yakni PT. Sekato Pratama Makmur, PT. Hijau Bakau Sentosa, PT. Bukit Batu Hutani Alam, PT. Foresta Jore, PT. Diamon Raya Timber, PT. Ruas Utama Jaya, PT. Mutiara Khatulistiwa, PT. Bina Duta Laksana, PT. Riau Indo Agropalma, PT. Bina Daya Bentala.

Melalui rapat ini, Pansus DPRD Provinsi Riau berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat kondisi fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

Optimalisasi PAD sendiri menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Riau di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.

Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. (Gal)