SULUHRIAU, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Sri Irianto sebagai Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan Doktor Muhammad Haris sebagai Direktur. 

Penetapan dua pimpinan BUMD tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT SPR pada Selasa (26/5/2026) lalu di Kantor PT SPR, Jalan Diponegoro Pekanbaru. 
‎
‎Dalam RUPS itu, Sri Irianto (Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau) ditetapkan sebagai Komisaris PT SPR, dan Dr Muhammad Haris (Haris Kampay) ditetapkan sebagai Direktur PT SPR. 
‎
‎"Penetapan Komisaris dan Direktur PT SPR sudah ditetapkan selasa lalu melalui RUPS-LB. Untuk jabatan Direktur itu dijabat Muhammad Haris, dan Komisaris saya sendiri Sri Irianto," kata Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau Sri Irianto. 
‎
‎Sri Irianto menjelaskan, penetapan Komisaris dan Direktur PT SPR berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Pansel PT SPR beberapa waktu lalu.
‎
‎"Sudah melalui tahapan yang diberikan panitia seleksi. Penetapannya dirumuskan dalam RUPS-LB PT SPR," ungkapnya.
‎
‎Sri Irianto menyebutkan, Plt Gubernur Riau telah memberikan instruksi kepada Biro Perekonomian dan Setdaprov Riau untuk melakukan pembinaan BUMD Riau agar dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen.
‎
‎"Untuk memberikan dividen yang tinggi kepada pemerintah daerah, tentu dibutuhkan personal atau tim kerja yang lengkap di BUMD agar PT SPR berjalan lebik baik, dan kita juga mohon dukungan masyarakat agar BUMD kita ini dapat maju dan berkembang ke depan," tutupnya. 
‎
‎Doktor M Haris menyampaikan setelah ditetapkan dirinya sebagai direktur PT SPR, pemegang saham meminta agar Komisaris dan Direktur PT SPR tersebut dapat langsung bekerja maksimal untuk meningkatkan usaha dalam mencapai target-target yang telah disepakati dalam pakta integritas. 
‎
‎Yang jelas target dalam waktu dekat ini adalah pendapatan dan deviden harus lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga sudah menyatakan dengan tegas, mereka ini sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan berbagai alasan. Hal itu sudah disepakati dalam pakta integritas," tukasnya. (kim)