SULUHRIAU, Pekanbaru- Kabar gembira bagi masyarakat Riau yang kendaraannya belum balik nama.

Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, masyarakat tak perlu susah payah minjam KTP pemilik kendaraan sebelumnya saat ingin bayar pajak.

Di Provinsi Riau, mulai hari ini Senin (11/5/2026) Pemrov Riau melalui 
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dirlantas Polda Riau sepakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa menggunakan KTP pemilik kendaraan sebelumnya.

Kebijakan tersebut pasca Tim Pembina Samsat Provinsi Riau secara resmi menandatangani berita acara terkait pelaksanaan program pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa menggunakan KTP pemilik asli.

Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Provinsi Riau.

Program ini diberlakukan hingga 31 Desember 2026. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari mengatakan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat antara lain, harus
menandatangani surat pernyataan kepemilikan sekaligus permohonan penundaan blokir, dengan kewajiban melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya.

Kemudian wajib pajak melampirkan salinan identitas pemilik baru (KTP) dan melampirkan STNK asli kendaraan.

"Program ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan datang ke layanan Samsat terdekat," kata Ninno, Senin (11/5/2026).

Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik ini berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat induk, Samsat Tanjak, Samsat Keliling, Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga layanan Drive Thru.

"Pemerintah Provinsi Riau bersama Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mudah, cepat, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," terangnya.

Pihaknya berharap, kebijakan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang selama ini mengalami kendala administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya dan tetap melaksanakan kewajiban balik nama kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Atas dukungan seluruh pihak, termasuk Polda Riau, Jasa Raharja, Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan seluruh jajaran Samsat di Provinsi Riau, kami juga mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Hal senada disampaika Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat menyebutkan, meskipun diberitakan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik sebelumnya pada tahun ini. Untuk pembayaran pajak tahun selanjutnya, wajib pajak harus melakukan balik nama terlebih dahulu.

"Jadi kebijakan ini hanya berlaku satu tahun, untuk tahun selanjutnya masyarakat sudah harus balik nama kendaraannya. Kalau tidak balik nama, kendaraannya akan diblokir.
Artinya, kebijakan ini memberikan kelonggaran dengan kemudian masyarakat diharapkan untuk membaliknama kendaraan tersebut," tukasnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, Abdullah, mengatakan bahwa per hari ini sudah dilakukan MoU kesepakatan Bapenda bersama Dirlantas Polda Riau dan Jasa Raharja terkait pengggunaan KTP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Dengan penandatanganan MoU tersebut, masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor, mulai hari ini tidak lagi wajib membawa KTP pemilik kendaraan semula," ujar Abdullah.

Ia menyaksikan langsung penandatanganan MoU tersebut menyebut bahwa sosialisasi akan segera dilakukan Bapenda. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu dan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor bisa meningkat.

Hal ini katanya juga sudah diberlakukan di daerah lain seperti Jawa Barat. Tentunya, dengan diberlakukan hal ini di Riau, tentunya antusias masyarakat untuk membayar pajak sangat tinggi.

Ia menilai, membayar pajak kendaraan tanpa pemilik sebelumnya tentunya sangat mempernudsh masyarakat dalam administrasi. Karena tidak dipungkiri, bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak mau bayar pajak itu adalah syaratnya yang sulit.

Ia berharap, dengan langkah yang dilakukan Pemprov Riau bersama Polda dan Jasa Raharja, pendapatan daerah bisa meningkat dari sektor PKB. (src)