SULUHRIAU, Pekanbaru- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto pimpin apel pagi perdana tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2025). 

Apel tersebut diikuti seluruh pejabat eselon II dan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Tadi kami sudah apel, kami mengevaluasi tahun 2025 kemarin, memang berat tahun 2025 tapi sudah kita jalankan, namun belum nampak kerja kita. Sebab fokus kita hanya menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur ke kabupaten kota," kata Plt Gubri usai apel. 

Meski sudah fokus pada penyelesaian tunda bayar dan tunda salur, Plt Gubri mengakui belum semua persoalan tersebut terselesaikan di tahun 2025.

"Meski kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum juga terselesaikan. Harapan kita kemarin pendapatan kita bisa terkejar dengan target Rp9,4 triliun, namun realisasinya hanya Rp8,2 triliun atau kurang Rp1,2 triliun," ujarnya. 

Plt Gubri menjelaskan, kekurangan atau defisit Rp1,2 triliun tersebut bukan karena pendapatan saja yang tak tercapai, namun karena dana tranfer ke daerah (TKD) belum tuntas, dan juga pendapatan lainnya tidak masuk. 

"Itu lah yang menjadi kendala. Jadi kami bersama Pak Sekda akan mengupayakan untuk mencari dan menggali potensi-potensi pendapatan lainnya, seperti pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan lainnya. Untuk itu, kami akan bentuk tim yang melibatkan instansi vertikal. Ini nanti kita akan gali bersama potensi pendapatan, InsyaAllah kalau kita bekerjasama dan bekerja keras, hasilnya bisa maksimal," terangnya. 

Karena itu, lanjut Plt Gubri, pada tahun ini Pemprov Riau akan mengutamakan kegiatan skala prioritas. Sebab Pemprov Riau berkomitmen menuntaskan tunda bayar dan tunda bayar ke kabupaten kota. 

"Tugas kami tahun 2026, skala prioritas kita pertama adalah menyelesaikan sisa tunda bayar dan tunda salur kepada kabupaten kota, itu lebih kurang sebesar Rp1,2 triliun. Jadi tadi kami minta pak Sekda untuk kegiatan yang sangat prioritas itu yang harus terlebih dahulu dikerjakan," katanya.

Dikatakan, kegiatan makan minum, kegiatan seremonial untuk sementara ditiadakan. Kita lakukan rasionalisasi dan efesiensi kegiatan yang tak berdampak langsung kepada masyarakat. (src)