Rabu, 30 September 2026 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026 | Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum | Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti | Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi | Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai | RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
 
 
☰ Ekbis
Riau Masuk Tingkat Inflasi Tertinggi, Kemendagri Geram ke Sejumlah Daerah: Hanya Harap Anugrah Tuhan
Senin, 06 Oktober 2025 - 20:17:24 WIB
Ilustrasi

SULUHRIAU, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah Mendagri Tito Karnavian menyoroti kinerja sejumlah daerah yang dinilai tidak serius mengendalikan inflasi.


Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dengan nada tegas menyebut ada daerah yang hanya "mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa" tanpa melakukan upaya konkret menekan kenaikan harga di wilayahnya.


"Dari daftar-daftar (yang dikelola Kemendagri) masih terlihat ada kabupaten-kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal," ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).


Tomsi memaparkan, inflasi tertinggi secara provinsi tercatat di Sumatra Utara sebesar 5,32%, disusul Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatra Barat (4,22%), Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%).


"Inflasi 5,32% dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," tegasnya.


Menurut Tomsi, inflasi tinggi di sejumlah wilayah mencerminkan lemahnya pengawasan kepala daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Deli Serdang yang mencatat inflasi 6,81%, serta Kota Pematang Siantar sebesar 5,84%.


"Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar dengan angka 6 persenan ini, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.


Tomsi juga mengingatkan, sebagian besar wilayah dengan inflasi tinggi bukan termasuk daerah yang sulit dari sisi distribusi barang.


"Deli Serdang, Labuhan Batu, Pasaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Toli-Toli, Karo, Luwuk- ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Begitu juga kotanya seperti Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Dumai, Bau-Bau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukittinggi, Lhokseumawe," paparnya.


Ia membandingkan dengan Papua Pegunungan, yang justru memiliki tantangan besar dari sisi logistik tetapi inflasinya masih terkendali. "Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan inflasinya bisa 3,55%. Sementara provinsi lain, yang distribusinya lancar, itu angkanya tinggi," ucap Tomsi.


Dalam rapat tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya kerja nyata dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, hasil operasi pasar beberapa waktu terakhir membuktikan kerja keras daerah bisa menekan inflasi.


"Beberapa minggu yang lalu kita terus-menerus operasi pasar berkaitan dengan beras dan minyak goreng. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.


Ia menambahkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, kini hanya sekitar 60-an daerah yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun. "Itu menandakan apa? Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha, bisa. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih, bisa," tegasnya.


Namun, Tomsi menyayangkan masih banyak daerah yang tidak bergerak maksimal.


"Dari data yang kami kumpulkan, hanya 43 daerah yang betul-betul melaksanakan enam langkah pokok pengendalian inflasi. Sementara 158 daerah melaksanakan empat sampai lima langkah. Dan ada 287 daerah yang belum melaksanakan upaya konkret, atau hanya melaksanakan kegiatannya setengah-setengah," jelasnya.


"Yang paling bawah, ini ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bekerja," imbuh dia.


Adapun enam langkah pokok dalam mengendalikan inflasi yang dimaksud Tomsi, di antaranya seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari APBD.


Tomsi pun meminta kepala daerah untuk segera mengevaluasi kinerja jajarannya jika dinilai tidak bergerak cepat. "Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," katanya.


Ia menutup arahannya dengan penegasan bahwa kerja keras adalah kunci pengendalian inflasi. "Kita sudah membuktikan, kalau kita kerja keras, buktinya bisa tuh beras sama minyak goreng harganya turun. Tentunya terhadap barang-barang yang lain juga sama," pungkas Tomsi dilansir dari CNBC Indonesia.com. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
  • Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
  • Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
  • Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
  • Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
    02 Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
    03 Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
    04 Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
    05 Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
    06 RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
    07 Perkuat Koordinasi Kelembagaan, KPU dan Kejati Riau Teken Perjanjian Kerja Sama
    08 Petakan Isu Hukum Berbasis Data, Kanwil Kemenkum Riau Libatkan Lintas Instansi
    09 Kanwil Kemenkum Riau Bahas Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum
    10 63 Pejabat Pemko Pekanbaru Berganti Posisi, Berikut Nama dan Jabatannya
    11 Titik Api Nihil di Riau, Kabut Asap Kiriman Selimuti Sejumlah Daerah
    12 Polsek Tapung Tangkap Warga Tanjung Sawit dan Sita 31,41 Gram Sabu
    13 Siti Hasmah Istri Mantan PM Mahathir Mohamad Wafat di Usia 100 Tahun, Malaysia Gelar Pemakaman Kenegaraan
    14 Kakanwil Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Pembentukan Regulasi Bersama Unri
    15 Perkuat Peran Posbankum, Kanwil Kemenkum Riau Beri Edukasi Hukum pada Masyarakat Tuah Negeri
    16 Aktifkan Posbankum Tuah Negeri, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Paralegal Lewat SIBAPAK
    17 Diikuti 50 Kepala Sekolah, PWI Kepulauan Meranti Taja Pelatihan dan Seminar Jurnalistik
    18 8 Tahun Terbengkalai, Pemprov Riau akan Urus Jembatan Penghubungkan Pasar Rumbio-Pulau Payung
    19 Polsek Tambang Tangkap Pelaku Pemerkosaan Remaja, Dua Pelaku Lain Masih Buron
    20 Evaluasi Kebijakan Indikasi Geografis, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Diskusi Strategis Nasional
    21 Catat Jadwalnya, Pasar Murah Pemprov Riau Digelar di 6 Kelurahan Pekanbaru
    22 Isu West Papua Diungkit di Sidang PBB ke- 81, Ketua BKSAP DPR RI Kecam PM Solomon
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat