SULUHRIAU, Pekanbaru- Belasan perakilan masyarakat terdampak dari penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diterima Pemrov Riau dalam sebuah pertemuan di sela-sela ribuan warga unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau (Gubri) Senin, (21/7/2025) di ruang rapat gubri.

Saat itu perwakilan warga disambut  Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Bupati Pelalawan Zukri Misran, Dirintel Polda Riau dan Kepala Satpol PP Riau. 

Sementara itu, dari massa hadir  koordinator Wandri Simbolon, bersama 18 perwakilan dari tiap-tiap desa yang terdampak potensi relokasi, memastikan suara akar rumput tersampaikan langsung kepada pejabat terkait.

Pertemuan dialogis ini berlangsung di ruang rapat Gubernur Riau. Pertemuan ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung keluh kesah masyarakat terkait permasalahan lahan dan relokasi. Dalam diskusi, Syahrial Abdi hadir mewakili Gubernur Riau.

Pada kesempatan itu, tampak hadir Bupati Pelalawan Zukri Misran, Dirintel Polda Riau, dan Kepala Satpol PP Riau. Sementara itu, massa aksi dikoordinir oleh Wandri Simbolon, bersama 18 perwakilan dari tiap-tiap desa yang terdampak potensi relokasi, memastikan suara akar rumput tersampaikan langsung kepada pejabat terkait.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan potensi relokasi yang dihadapi warga. Ia menekankan bahwa pendataan adalah kunci utama dalam penyelesaian permasalahan bagi warga Toro Jaya, Pelalawan.

“Langkah pertama adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan ini sudah dimulai sejak 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli. Kita punya waktu satu minggu lagi untuk menuntaskan tahap ini,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa tanpa rampungnya proses pendataan ini, pemerintah tidak dapat melangkah ke tahap berikutnya, termasuk menyampaikan hasil temuan kepada pemerintah pusat.

“Artinya, kalau data belum selesai, janji-janji solusi tidak bisa diwujudkan. Maka kita harus fokus menyelesaikan langkah pertama ini,” jelas Syahrial.

Menurutnya, berbagai kekhawatiran yang disampaikan warga, mulai dari isu relokasi, pendidikan anak-anak, hingga kepemilikan lahan, telah menjadi pembahasan lintas instansi. Bahkan, Syahrial menyebut bahwa permasalahan kawasan TNTN ini telah menarik perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia.

“Pak Presiden sudah memanggil Gubernur, Bupati, hingga pejabat terkait untuk segera mencari solusi atas persoalan kawasan TNTN ini,” ungkapnya.

Syahrial Abdi juga menegaskan bahwa relokasi yang dibahas bukanlah bentuk pengusiran sepihak. “Jangan salah paham, relokasi mandiri bukan berarti menyuruh bapak ibu keluar begitu saja. Tapi kita ingin mencarikan solusi yang tetap menjamin keberlangsungan hidup warga, pendidikan anak-anak, dan keamanan bersama,” jelasnya.

Ia turut mengapresiasi keberanian dan ketulusan hati warga yang hadir, terutama para ibu-ibu yang telah lebih dulu menyampaikan aspirasi mereka. "Saya percaya ibu-ibu menyuarakan hati nurani. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi jeritan hidup yang harus kita dengarkan,” ujar Syahrial.

Mengakhiri pernyataannya, Syahrial meminta semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan mendukung penuh proses pendataan. Hal ini dianggap sebagai fondasi penting menuju penyelesaian yang adil bagi semua.

"Yakinlah, pemerintah tidak tinggal diam. Kami sedang bekerja mencari solusi terbaik yang tidak menyakiti siapa pun, dan tetap menjamin keadilan serta masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Toro Jaya,” pungkasnya.

Demak Siahaan, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan dengan tegas bahwa lahan yang mereka tempati bukanlah hasil perambahan hutan.

"Kami tidak merambah, kami beli lahan itu. Tolong jangan tuduh kami perambah. Kami hanya ingin hidup tenang dan minta solusi yang adil dari pemerintah. Sudah sebulan lebih kami menunggu, tapi belum juga ada kepastian,” keluhnya.

Senada dengan Demak, Syaiful Harahap turut menyampaikan bahwa ia semakin tertekan secara mental memikirkan nasib keluarganya. 

"Kalau kami direlokasi, ke mana kami harus pergi Pak?, Anak saya bilang tidak mau berhenti kuliah. Saya gila memikirkan ini tiap malam. Kami tidak tahu kalau itu kawasan TNTN. Kalau benar ilegal, mengapa bisa keluar surat tanah,” ujarnya. (mcr, sr5)