SULUHRIAU- Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025), menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap".

Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi "Indonesia Gelap" merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

"Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain," katanya dalam aksi tersebut.

Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah. Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

Adapun tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

* Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;

* Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;

* Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;

*Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;

* Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (rol, src)