SULUHRIAU- Anggaran beasiswa untuk mahasiswa dan dosen dipangkas seiring dengan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Kemendiktisaintek terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan pihaknya menganggarkan Rp2,7 triliun untuk tunjangan dosen non-PNS. Angka itu kena efisiensi Rp676 miliar.

Ia mengusulkan anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS tidak kena efisiensi.

"Kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen kembali ke angka Rp2,7 triliun," kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Untuk bantuan sosial atau beasiswa yakni program KIP Kuliah yang memiliki pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar Rp1,319 triliun.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," ujarnya.

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang pagu awalnya Rp164,7 miliar, terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar.

Dalam rapat itu, Satryo mengusulkan program itu dikembalikan ke anggaran awal.

"Beasiswa adik (afirmasi pendidikan tinggi) pagu awalnya Rp213,73 miliar," ujar dia.

Kemudian program beasiswa KNB (kerja sama negara berkembang), pagu awalnya Rp85,348 miliar, dipotong sekitar 25 persen atau Rp21 miliar.

Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, efisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 persen. Ia mengusulkan semua program di atas dikembalikan ke pagu awal.

"Sehingga untuk komponen ini, gaji tunjangan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp31,645 triliun," kata Satryo.

Ia berharap Komisi X bisa memperjuangkan agar kementeriannya tidak dipotong Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

"Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun," ujar Satryo dikutip dari CNNIndonesia.com. (src)