SULUHRIAU, Siak– Di tengah derasnya arus informasi digital, kepala sekolah tidak cukup hanya memahami tata kelola pendidikan. 

Kemampuan memilah informasi, menjalin komunikasi dengan media, hingga memahami hak dan kewajiban pers kini menjadi kebutuhan penting agar sekolah tidak terjebak dalam penyebaran informasi keliru.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Siak melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kepala Sekolah Melek Jurnalistik, Sekolah Cerdas di Era Digital", yang digelar di Aula Kantor Camat Tualang, Kamis (29/10/2026).

Forum tersebut mempertemukan insan pers, pemerintah daerah, dan para kepala sekolah SMA serta SMK se-Kabupaten Siak untuk memperkuat literasi jurnalistik sekaligus membangun hubungan yang lebih profesional antara lembaga pendidikan dan media massa.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Siak Rozi Chandra yang mewakili Bupati Siak Afni Zulkifli, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, serta Mario Abdillah Khair dari Dewan Pers.

Hadir pula Camat Tualang Arie Darmawan, Kanit Intel Polsek Tualang Iptu Sugeng, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Siak Dadang Heru Dini, Ketua MKKS SMK Siak Raja Zalhairi, para kepala sekolah, serta mitra kerja PWI Siak.

Kepala Sekolah Harus Paham Keterbukaan Informasi

Membuka kegiatan tersebut, Kepala Diskominfo Siak Rozi Chandra menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan pendidikan.

Menurutnya, sekolah memiliki posisi strategis sebagai salah satu wajah pelayanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, kepala sekolah tidak hanya dituntut mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus memahami bagaimana menyampaikan informasi secara benar, transparan, dan bertanggung jawab.

"Kita sebagai lembaga pemerintah wajib memberikan informasi publik. Sekolah merupakan salah satu etalase pemerintah di sektor pendidikan. Bapak dan ibu kepala sekolah ibarat CEO di sekolah masing-masing yang turut bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar Rozi.

Ia mengingatkan, perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran informasi. Kabar mengenai sekolah dapat dengan cepat beredar di masyarakat, bahkan sebelum pihak sekolah memberikan penjelasan resmi.

Dalam kondisi demikian, kemampuan melakukan verifikasi menjadi penting agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Rozi juga menyoroti perlunya pemahaman kepala sekolah dalam menghadapi pihak yang mengaku sebagai wartawan, terutama ketika meminta informasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik atau menyangkut data pribadi.

Menurutnya, kepala sekolah perlu memahami mekanisme kerja jurnalistik, mengenali identitas wartawan, serta mengetahui batasan informasi yang dapat diberikan sesuai ketentuan.

Dengan pemahaman tersebut, komunikasi antara sekolah dan insan pers diharapkan berlangsung terbuka, profesional, dan tetap menghormati hak masing-masing pihak.

Kepala Sekolah Akui Masih Perlu Belajar Jurnalistik

Ketua MKKS SMA Kabupaten Siak Dadang Heru Dini menyambut positif langkah PWI Siak menghadirkan forum edukasi jurnalistik bagi para kepala sekolah.

Ia mengakui bahwa pengetahuan mengenai dunia pers tidak menjadi materi khusus dalam pendidikan formal yang ditempuh para kepala sekolah.

Akibatnya, sebagian kepala sekolah masih mengandalkan pengalaman pribadi ketika harus berkomunikasi dengan wartawan atau memberikan keterangan kepada media.

"Kami para kepala sekolah tidak belajar jurnalistik secara khusus. Jadi, ilmu itu kami dapat dari kegiatan seperti ini. Kami membutuhkan informasi tentang jurnalistik karena belajar secara otodidak terkadang kurang fokus. Kegiatan ini merupakan investasi ilmu bagi kita semua," kata Dadang.

Menurutnya, keberadaan media sangat membantu sekolah dalam menyampaikan berbagai program, capaian pendidikan, dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Namun, keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kerja pers terkadang membuat komunikasi antara pihak sekolah dan wartawan belum berjalan optimal.

"Kadang di lapangan masih ada sebagian dari kami yang belum akrab dengan wartawan. Ini semata-mata karena kami belum memahami cara kerja jurnalistik dan bagaimana menyikapinya," ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Dadang berharap para kepala sekolah semakin percaya diri dan mampu membangun hubungan yang baik dengan wartawan tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan informasi.

Raja Isyam: Saring Sebelum Sharing

Sementara itu, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar menilai literasi media telah menjadi kebutuhan mendasar di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat.

Menurutnya, informasi kini dapat menjangkau siapa saja dalam hitungan detik melalui telepon seluler dan berbagai platform digital.

Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan karena tidak semua informasi yang beredar telah melalui proses pemeriksaan kebenaran.

"Di era digital kita bangun pagi membuka ponsel, informasi sudah masuk. Kadang informasinya baik, kadang tidak baik. Karena itu, literasi media menjadi kebutuhan penting bagi semua kalangan," ujar Raja Isyam.

Ia menegaskan, kemampuan memahami dan memverifikasi informasi tidak hanya diperlukan wartawan, tetapi juga kepala sekolah, guru, hingga peserta didik.

Terlebih, lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam membentuk kebiasaan berpikir kritis dan sikap bijak menggunakan teknologi.

Raja Isyam juga menilai FGD tersebut menjadi kesempatan untuk mengurai berbagai persoalan komunikasi yang selama ini dihadapi pihak sekolah ketika berhubungan dengan media.

Melalui dialog terbuka, kedua pihak dapat saling memahami tugas, tanggung jawab, serta batasan kewenangan masing-masing.

"Prinsipnya sederhana, saring sebelum sharing. Ini berlaku bagi wartawan maupun bapak dan ibu kepala sekolah," tegasnya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kecepatan menyampaikan informasi harus selalu diimbangi ketelitian dan tanggung jawab terhadap kebenaran fakta.

PWI Siak Dorong Kemitraan Profesional

Ketua PWI Kabupaten Siak Wiwik Widaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas pemahaman jurnalistik di lingkungan pendidikan.

Menurut Wiwik, hubungan antara sekolah dan media seharusnya dibangun melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan, serta pemahaman terhadap fungsi masing-masing.

Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik, sementara sekolah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan dan informasi sesuai aturan yang berlaku.

"Kami ingin menjadikan FGD ini sebagai ruang berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta mencari langkah bersama dalam menghadapi tantangan informasi di era digital," kata Wiwik.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti dalam forum diskusi, tetapi dapat diterapkan ketika kepala sekolah menghadapi persoalan komunikasi publik maupun berinteraksi dengan wartawan.

Selain memperkuat literasi media, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan insan pers.

Rangkaian FGD ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Para kepala sekolah memperoleh kesempatan menyampaikan pertanyaan serta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik jurnalistik dan keterbukaan informasi.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Siak berharap tumbuh pemahaman bersama bahwa sekolah dan pers bukanlah dua pihak yang saling berhadapan, melainkan mitra yang memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi pendidikan yang benar, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. (rls)