SULUHRIAU, Inhil- Yayasan Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar launching Program Gratis Penyetaraan Pendidikan bagi anak kurang mampu yang putus sekolah.

Launching Program tersebut bertempat di Food Court & Resto Kota Tembilahan, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, Jumat (2/8/2024) siang, diresmikan oleh rektor Universitas Islam Indragiri (Unisi).

Peresmian program tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara BDPN dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inhil.

"Alhamdulillah kita sudah MoU kerjasama sinergitas antara BDPN dengan PKBM untuk menerapkan Program Gratis Penyetaraan Pendidikan," kata Ketua Yayasan BDPN, Zainal Arifin Husein, Jumat (2/8/2024).

Program ini lahir, kata Zainal, atas dasar pengamatannya di lapangan melihat anak-anak petani banyak putus sekolah akibat mata pencarian orang tuanya hilang akibat dampak perubahan iklim.

BDPN mendatangkan dua orang anak bernama Wilda (14) dan Aini (15) yang putus sekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan. Mereka mendapatkan bantuan Program Gratis Penyetaraan Pendidikan dari BDPN.

"Mereka (anak putus sekolah_red), mendapatkan jenjang pendidikan berupa paket A, B dan C," terangnya.

Program tersebut didukung penuh oleh Rektor Unisi, Dr. H. Najamuddin, Lc.,M.A. Menurutnya program ini sangat baik, merupakan misi kemanusiaan menyelamatkan generasi agar bisa mendapatkan pendidikan berjenjang.

"Ini merupakan program kemanusiaan yang harus kita dukung," kata Rektor.

Ditegaskan Rektor, program ini sejalan dengan misi lembaga pendidikan yang ia pimpin, yakni Unisi mengabdi memberikan kesempatan para generasi mendapatkan pendidikan yang layak.

"Unisi mengabdi mensarjanakan orang yang tidak sarjana menjadi sarjana," ungkapnya.

Dr. H. Najamuddin, Lc.,M.A mengungkapkan, Unisi akan memprioritaskan beasiswa bidik misi bagi anak-anak yang mendapat Program Gratis Penyetaraan Pendidikan yang sudah dibina BDPN dan PKBM.

"Kita akan prioritas beasiswa. Dengan catatan harus diurus dulu syarat-syaratnya dan DTKS agar diterima dan terdaftar sebagai penerima beasiswa," terangnya.

Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inhil, dr. Muanif S.Pd.I.,MH, mengatakan lembaga yang ia pimpin saat ini sudah terakreditasi B, dan siap menjalankan misi kemanusiaan ini bersama BDPN.

"Alhamdulillah PKBM kita sudah terakreditasi B, artinya tidak diragukan lagi. Intinya kita siap menjalankan misi ini," terangnya.

Program ini juga, sambungnya, merupakan bentuk mendukung program Duabelas (wajib belajar 12 tahun) agar generasi bisa mengecam pendidikan berjenjang dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Sebagai informasi, BDPN mendata jumlah anak petani Inhil yang mengalami putus sekolah akibat dampak dari perubahan iklim. Dimana dampak perubahan iklim tersebut menghilangkan mata pencaharian Masyarakat petani dan nelayan.

Perubahan iklim ini buntut dari kerusakan lingkungan akibat degradasi hutan mangrove di pesisir Indragiri. Ribuan hektare kebun Masyarakat petani rusak parah akibat intrusi air laut. Bahkan hasil tangkapan nelayan berkurang.

"Akibat bencana alam ini berdampak kepada perekonomian, mengakibatkan anak mereka putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan dasar dan menengah," kata Zainal pada waktu lalu saat merayakan Hari Mangrove Sedunia. (kim)