SULUHRIAU- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir Oktober 2023 adalah sebesar Rp7.950,52 triliun. Naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.891,61 triliun.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga serta jatuh tempo yang optimal," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, dikutip Jumat (1/12/2023)

Meski demikian, rasio utang terhadap PDB turun menjadi 37,68% dari yang sebelumnya 37,95% dari PDB. Rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.

Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.

Pada rinciannya, utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun meliputi domestik Rp5.677,5 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp1.371,35 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp901,6 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp872 triliun.

"Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, utang pemerintah secara mayoritas berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,78 persen," kata Kemenkeu.

Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,66 persen.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengahpanjang dan mengelola portofolio utang secara aktif.

"Per periode ini, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) di kisaran 8 tahun." (CNBNIndonesia.com)

Editor: Jandri