SULUHRIAU- Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat.

Sidang yang berlangsung pada hari ini, Rabu (8/11/2023), diagendakan untuk mendengarkan dakwaan jaksa.

"Untuk perkara pidana Nomor 365 Pidana Khusus 2023 atas nama AS Panji Gumilang, persidangan dimulai pukul 09.00 WIB," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Indramayu Yanto Arianto di sela-sela persidangan, Rabu, seperti dilansir Antara.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yogi Dulhadi didampingi Ria Agustin dan Yanuarni Abdul Gaffar.

Dalam sidang itu, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Zulfikar Tanjung membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Gumilang, yang merupakan gabungan yakni kombinasi dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider.

Untuk dakwaan primer adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1946, mengenai menyiarkan berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat.

"Untuk subsidernya berkaitan dengan Pasal 14 ayat (2) sama juga tentang berita bohong. Lebih subsider lagi Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan dan tidak lengkap," kata Yanto.

Baca juga: Polri Blokir 144 Rekening Panji Gumilang, Sita Rp 200 Miliar Terkait Kasus TPPU

Selain itu, Yanto menyatakan bahwa Tim JPU juga mendakwa Panji Gumilang dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Di mana UU itu intinya adalah untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama ras antar golongan atau SARA," ujarnya.

Kemudian Panji turut didakwa dengan Pasal 156 Huruf (a) KUHP mengenai kesengajaan di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Yanto menjelaskan sidang ini bersifat terbuka untuk umum.

Namun, pengadilan tetap membatasi jumlah pengunjung sidang karena kapasitas gedung yang relatif kecil. (Ant)