SULUHRIAU, Pekanbaru- Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian, dan Gubernur Riau serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Camat dan Lurah se-Provinsi Riau tahun 2022, di Ball Room Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (8/11/2022).

Turut hadir pada rapat ini Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda Riau Irjen Pol. Muhammad Iqbal, Danrem 031 Wira Bima Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, camat dan lurah se-Provinsi Riau, serta Forkopimda Provinsi Riau dan lainnya.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau untuk terus menjaga kestabilan politik dan keamanannya.

Khususnya masalah keamanan, menurut Mendagri merupakan poin utama yang amat penting. Karena apapun program yang nantinya dibentuk oleh pemerintah jika stabilitas kemanan tidak kondisif maka tidak akan berjalan maksimal.

“Nomor satunya adalah politik dan keamanan. Terutama keamanan, karena kalau sudah tidak aman, mau buat program apa pun juga tidak akn bisa dieksekusi. Jadi jaga betul kondisi keamanan yang sudah bagus ini,” kata Tito.

Mendagri juga mengingatkan Pemda dan jajarannya untuk tidak menganggap remeh permasalahan terkait situasi kemanan dan kesehatan. "Jangan underestimate dengan situasi kemanan. Kita baru akan tahu betapa mahalnya kemanan kalau sudah terjadi kerusuhan,” ujarnya.



Segala potensi-potensi yang kiranya akan menyebabkan konflik juga perlu diantisipasi. Untuk itu, menurutnya perlu meningkatkan lagi keaktifan dan peran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kalau Forkopimdanya gak jalan, itu pasti berantakan. Perlu adanya kekompakan Forkopimda mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi,” kata Tito

Lebih lanjut Mendagri menuturkan terdapat enam urusan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah yaitu keamanan, politik luar negeri, fiskal, moneter, agama, dan peradilan.

“Ini menjadi kunci untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah. FKUB juga perlu diaktifkn betul. Daerah yang FKUBnya aktif, umumnya hubungan antar umat beragamanya baik,” katanya.

Untuk mengaktifkan FKUB ini, menurutnya perlu adanya penganggaran operasional melalui APBD

“Ini diberikan penganggaran, dianggarkan melalui APBD. Ini untuk membantu operasional mereka bergerak masuk keseluruh elemen-elemen agama supaya mendorong nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Anggarkan FKUB itu kuncinya,” tutupnya. (Adv, Sr)