SULUHRIAU, Pekanbaru- Menyikapi anjloknya harga sawit atau tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akan menggelar rapat dengan perwakilan pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit dan stakeholder terkait, Selasa (17/5/2022).

"Pak Gubernur akan kumpulkan semua pihak terkait, untuk mendengar dan mencari solusi terkait anjloknya harga sawit jatuh di tingkat petani," kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Zulfadli, Senin (16/5/2022).

Untukdiketahui, harga sawit anjlok akibat larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, banyak petani sawit di Riau yang menjerit. Apalagi harganya turun sangat drastis.

Selain perwakilan pengusaha sawit dan asosiasi petani sawit, kata Zulfadli, Gubri juga mengundang pejabat Forkopimda dan bupati/walikota se Provinsi Riau.

"Besok itu semua stakeholder terkait kita undang, termasuk Forkopimda dan bupati/walikota se-Riau," ujar Zulfadli.

Sebelumnya, Gubernur Riau telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh bupati/walikota agar mengawal secara intensif proses penerapan harga pembelian TBS dan realisasi penerapan harga pembelian TBS di tingkat PKS.

Pemprov Riau bersama Pemkab/kota juga telah melakukan pengawasan dan pengawalan langsung ke lapangan dan menghimbau PKS untuk membeli TBS petani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Riau juga sejak lama telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor  77 Tahun 2020 yang mengatur tentang penentuan harga TBS. Pergub Riau ini diharapkan dapat melindungi petani sawit dari permainan harga oleh perusahaan PKS.

Mencermati banyaknya aspirasi dari daerah, termasuk Provinsi Riau, Presiden Jokowi dikabarkan juga akan menggelar rapat terkait masalah sawit besok.

Sesuai dengan undangan yang menyebar secara berantai di media sosial, bagian persidangan Setkab menyebut bahwa Presiden Jokowi akan membahas masalah kelanjutan evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng.

Presiden tidak saja akan didampingi oleh Wapres, tapi juga mengundang para menteri terkait, Kapolri dan Kejagung. (src)