SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyayangkan sikap Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) yang menahan pengiriman sapi bantuan Pemprov Riau untuk masyarakat.

Atas kondisi itu, sebanyak 5 ekor sapi bantuan masyarakat mati karena kelelahan. Padahal pengiriman sapi tersebut sudah dilengkapi Surat Kesehatan Kesehatan dan syarat-syarat lainnya.

Bahkan Pemprov Riau telah melakukan koordinasi dengan Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan, Kementerian Pertanian terkait pengiriman bantuan sapi tersebut.

Untuk tahap awal sapi bantuan Pemprov Riau dikirim sebanyak 567 ekor, atau 30 persen dari total bantuan sebanyak 1.883 ekor sapi. Namun saat ini 567 sapi tersebut masih ditahan di Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur.

"Kami sedikit kecewa sapi bantuan masyarakat ditahan di Karantina Bangkalan," ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Riau, Herman Jumat, (1/4/2022).

Herman mengatakan, jika pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Pusat Karantina Hewan, bahwa sapi bantuan Pemprov Riau dari Jatim boleh masuk Riau, meskipun saat ini Riau terkena wabah LSD.

"Tapi hari ini sapi bantuan kita tertahan di Karantina Bangkalan. Alasan mereka masih menunggu instruksi dari pusat, makanya kita bingung juga pusat yang mana lagi. Padahal kita sudah koordinasi Kementan, baik itu Direktur Kesehatan Hewan dan Kepala Pusat Karantina Hewan. Termasuk kita koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Kementan," terangnya.

"Jadi sampai hari ini sudah lima hari sapi ditahan di Karantina Bangkalan, dan sudah lima ekor sapi yang mati. Semua sapi yang mati itu sudah dilakukan visum, dan hasilnya semuanya mati karena kelelahan. Sebab kapasitas karantina di sana tidak memadai," sambungnya.

Terkait persoalan itu, Herman mengaku telah melakukan koordinasi dengan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Sianipar yang intens melakukan memperhatikan hewan ternak masuk ke Riau.

"Beliau minta kronologis kejadian, dan sudah kita sampaikan, termasuk hasil visum sapi. Nanti beliau akan mensondingkan dengan Kepala Pusat Karantina Kementan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan pihak pendamping pengadaan sapi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau guna mencari solusi terkait persoalan ini.

"Jadi nanti kita akan membuat surat Gubernur yang disampaikan ke Kementan, yang ditembuskan ke Dirjen Kesehatan Hewan, dan lainnya," bebernya.

Sebab menurut Herman, atas kondisi ini pihak rekanan pengadaan sapi bantuan Pemprov Riau mengelukan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian rumput makan sapi.

"Jadi satu hari itu mereka mengeluarkan biaya Rp 20 juta untuk pengadaan rumput. Jadi selama lima hari sapi tertahan, selain sapi mati, juga biaya ekstra yang harus dikeluarkan," keluhnya.

"Makanya kita ingin mempertanyakan dasar apa Karantina Bangkalan menahan sapi kita. Kalau karena Riau kena wabah LSD, Gubernur Riau sudah mengeluarkan surat edaran yang dilarang itu sapi keluar dari Riau, bukan sapi masuk. Bahkan sapi bantuan yang sekarang tertahan itu akan kita masukkan ke daerah yang tidak kena wabah, seperti Rokan Hilir (Rohil) dan Kuantan Singingi (Kuansing)," tukasnya dilansir dari cakaplah. (*)