SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemrov Riau melalui Wakil Gubenur Edy Natar Nasution menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, melalui rapat paripurna DPRD Riau, Rabu, (24/11/2021).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.

Selain dihadiri Wagub, juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Turut hadir dalam rapat Paripurna ini, ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau.
Sementara ada juga  anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat paripurna ini secara virtual.

Dalam kesempatan itu,
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengungkapkan, dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 8,656 triliun.

Sedangkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun atau mencapai 54,8 % dari total pendapatan.

“Walaupun kita terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah bukan berarti semata-mata hanya meningkatkan jumlah rupiah yang masuk ke kas daerah. Optimalisasi PAD harus dilihat sebagai strategi mengoptimalkan PAD sebagai anggaran berbasis kinerja yang berorientasi outcomes dari stakeholder,” ujar Wagubri

Wagubri juga berpesan selayaknya apabila pembiayaan dan penganggaran terutama pembangunan tidak selalu bergantung pada kas daerah namun dapat menggunakan strategi partnership antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka good governance.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di rencanakan mencapai Rp 3,9 triliun atau sekitar 45,0 % dari total pendapatan daerah. Selanjutnya, penerimaan lain-lain yang sah diperkirakan sebesar Rp 3,2 miliar,” tambahnya

Guna mendukung sasaran kebijakan prioritas pembangunan APBD Provinsi Riau tahun 2022 direncakan sebesar Rp8,656 triliun.

Selanjutnya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA sebesar Rp 125 milyar. Selanjutnya tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dialokasikan sebesar Rp 100 miliar.

Kebijakan ini diupayakan untuk pengembangan BUMD Provinsi Riau yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Paripurna diakhiri dengan penyerahan draf Ranperda RAPBD 2022. (sr3)